Beranda » Otonomi Daerah » Pembuatan PERDA Usulan DPRD Study Analisis DPRD Kota Tangerang Selatan (Bagian 2)

Pembuatan PERDA Usulan DPRD Study Analisis DPRD Kota Tangerang Selatan (Bagian 2)

DPRD Kota tangsel

(Bagian 2)

Pembuatan PERDA Usulan Inisiatif DPRD Yang Disesuaikan Dengan

 Peraturan Perundang-undangan

Study Analisi Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Tangerang Selatan

 

 Alhamdulillah, Puji Syukur bagi Allah Subhana wa ta’alla serta shalawat dan salam senantiasa kepada Nabi kita Rasulullah sholallahu alaihi wa salam berserta keluarganya dan para sahabat-sahabat beliau.

Pada bagian 1 (satu) penulis telah menerangkan proses penyusunan raperda atas usulan pemerintah daerah yang menjelaskan bagaimana proses pembuatan raperda dari awal hingga disahkannya menjadi perda.  Penulis akan melanjutkan pembahasan  pada analisis proses penyusunan raperda, akan tetapi pembahasan ini terkait pengajuan raperda dilingkungan DPRD dari awal hingga disahkannya menjadi perda. Bahwa proses pembentukan perda usulan pemerintah daerah maupun perda inisiatif DPRD mekanismenya sama saja, karena kedua lembaga itu apabila membuat peraturan daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Sebenarnya penentuan arah kebijakan untuk kepentingan daerah bukanlah terletak pada keharusan membuat perda-perda yang banyak, akan tetapi pencocokan sumber daya alam maupun manusia lebih diperhitungkan agar daerah itu dapat menyesuaikan kemampuan pada anggaran pendapatan daerah. Faktor adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat juga sebagai bahan refrensi daerah atas kepatuhan  terhadap aturan hukum yang menyesuaikan dengan  kondisi lingkungan didaerahnya. Oleh karena itu agar kebijakan daerah yang effektip, efisiensi, dan accountability dibutuhkan rencana yang matang dengan kadar waktu jangka 1 (satu) tahun, menengah, dan panjang terkonsepkan dalam draf rencana kerja.

Berharap pada pembentukan peraturan daerah membawakan rasa keadilan yang nyata bagi masyarakat daerah agar kelangsungan hidup ekonomi dapat dirasakan. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tidakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi (Drs. Nanang Nugraha, S.H., M.Si judul artikel Tinjauan Hukum Pemerintahan Daerah Menurut Teori Dan Sejarah Hukum Pemerintah Daerah).

Aturan terhadap pembuatan raperda inisiatif DPRD, penulis menkaji secara seksama dengan  tinjauan isi materi permendagri nomor 53 tahun 2011 tentang pembuatan produk hukum daerah. Mekanisme penyusunan raperda inisiatif DPRD telah diatur sebagaimana dalam pasal-perpasal permendagri, faktor yang mendukung jalannya proses pembuatan raperda inisiatif DPRD dalam fungsinya karena adanya aturan itu agar proses penyusunan raperda dilingkungan DPRD secara prosedural agar hasil yang dicapai dengan maksimal, ini signifikan menyangkut kepentingan daerah.  Selanjutnya bagaimana proses penyusunan raperda inisiatif DPRD dari awal sampai disahkannya menjada perda, yaitu:

Pertama: Balegda Menyusun prolegda dilingkungan DPRD berdasarkan skala proritas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, diatur dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 53 Tahun 2011.

Kedua: Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, ditetapkan dengan keputusan DPRD. Berdasarkan Pasal 13 Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Ketiga: Setelah Prolegda disahkan, selanjutnya tahap penyusunan raperda dilingkungan DPRD. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda. Rancangan Perda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Untuk raperda yang berkaitan dengan:

  1. APBD;
  2. pencabutan Perda; atau
  3. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

Hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan, sebagaimana dalam Pasal 28 Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Keempat: Menyangkut kegunaan dan fungsi raperda dibutuhkan alasan-alasan yang kuat sebagaimana di atur dalam Pasal 29, yaitu

  • Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
  1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  2. sasaran yang akan diwujudkan;
  3. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  4. jangkauan dan arah pengaturan.
  • Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Judul
  2. Kata pengantar
  3. Daftar isi terdiri dari:
a. BAB I : Pendahuluan
b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
c. BAB III : Evaluasi dan analis peraturan perundang-undangan terkait
d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
f. BAB VI : Penutup

4.  Daftar pustaka

5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Kelima: pengusul menyampaikan raperda kepada pimpinan DPRD, lalu pimpinan DPRD memberika raperda kepada Balegda untuk dikaji sebagai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda. Berdasarkan Pasal 30.

Keenam: Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian kepada anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna. Agenda rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan berkaitan dengan raperda inisiatif meliputi:

a)    pengusul memberikan penjelasan;

b)   fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

c)    pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Selanjutnya rapat paripurna memutuskan terhadap raperda, sebagai berikut:

  1. persetujuan;
  2. persetujuan dengan pengubahan; atau
  3. penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut. Setelah penyempurnaan raperda selanjutnya diberikan kepada pimpinan DPRD. Berdasarkan Pasal 31 ayat 1-6 Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Ketujuh: Pasal 32 Permendagri nomor 53 tahun 2011 mengatakan, Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan.

Kedelapan: walaupun raperda inisiatif yang dibahas tetap harus ada keputusan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, dalam tahap pembahasan raperda inisiatif melalui pembicaraan 2 (dua) tingkat. sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Kesembilan: Pasal 35 huruf b, dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:

–     Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;

–     Pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Perda; dan

–     Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

Setelah terlaksana kegiatan di rapat paripurna DPRD sebagaimana keterangan di atas maka pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya, berdasarkan Pasal 35 huruf c Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Kesepuluh:  Pasal 36 huruf a dan b Permendagri nomor 53 tahun 2011, mengatur proses Pembicaraan tingkat II meliputi:

  1. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  2. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c; dan
  3. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
  4. Pendapat akhir kepala daerah.

Kesebelas: Penetapan Raperda menjadi PERDA, berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Permendagri nomor 53 tahun 2011, mengatakan:

–        Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

–        Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Demikian penjelasan dari proses pembahasan raperda inisiatif DPRD menjadi Perda. Selanjutnya penulis akan membahas persoalan dalam penyusunan raperda dilingkungan DPRD Kota Tangerang Selatan dan disesuaikan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Pembuatan Raperda Inisiatif DPRD Kota Tangerang Selatan

 

DPRD ini terbentuk pada tahun 2009 berdasarkan adanya Undang-Undang No. 51 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Sebagai unsur dari pemerintahan daerah kota tangerang selatan tugas dan fungsi DPRD yang berkaitan dengan legislasi adalah berkewenangan dalam membentuk peraturan daerah. Mekanisme penyusunan raperda dilingkungan DPRD kota tangerang selatan mengacu pada aturan permendagri nomor 53 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah dan Peraturan DPRD kota tangerang selatan nomor 01 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD kota tangerang selatan. Secara detail proses penyusunan raperda tersebut dijabarkan pasal-perpasal oleh kedua peraturan yang disebutkan tadi, untuk peraturan undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan hanya menjelaskan secara umum saja. Masih ada aturan yang mengatur terhadap penyusunan raperda dilingkungan DPRD kota tangerang selatan maka sekretariat sebagai fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD maka diperlukan bentuk sistem yang mengacu pada penyusunan raperda dilingkungan DPRD dengan format SOP (standar operasional prosedur). Kenapa sekretariat membuat SK untuk kegiatan tersebut agar penyusunan raperda dilingkungan DPRD berjalan dengan profesional dan sesuai yang diharapkan.

Penulis akan menjelaskan tahap demi tahan dalam penyusunan raperda dilingkungan DPRD berdasarkan mekanisme yang ada pada sekretariat DPRD kota tangerang selatan yang mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor: 175/91A/Set. DPRD/ 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Fasilitasi Pembuatan Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan, tak luput juga disandingkan dengan peraturan tata tertib DPRD kota tangerang selatan, sebagai berikut:

Pertama: Banleg DPRD kota tangerang selatan menyusun prolegda dan ditetapkan dirapat paripurna DPRD kota tangerang selatan.

Setelah prolegda kota tangerang selatan disahkan selanjutnya persiapan penyusunan raperda inisiatif DPRD kota tangerang selatan dengan penjelasan sebagai berikut:

Kedua: Raperda diusulkan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, Banleg DPRD Kota Tangerang Selatan Dan Disampaikan Secara Tertulis Kepada Pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan Disertai Dengan Penjelasan/Keterangan Dan Atau Naskah Akademis.

Ketiga: Pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan Memberikan Raperda Kepada Banleg DPRD Kota Tangerang Selatan Untuk Dilakukan Pengkajian (Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda).

Keempat: Raperda Yang Telah Dikaji Banleg DPRD Kota Tangerang Selatan  Disampaikan  Kepada Pimpinan DPRD Dan Semua Anggota DPRD Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Sebelum Rapat Paripurna DPRD.

Kelima: Banleg dapat melaporkan hasil kajian raperda inisiatif kepada rapat Badan Musyawarah DPRD kota tangerang selatan, serta agenda-agenda lainnya. Sebagaimana Pasal 47 peraturan DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor 1 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kota Tangerang Selatan tugas Bamus, meliputi:

  1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang;
  2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut  pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD;
  3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  6. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada bamus

Keenam: Rapat paripurna DPRD kota tangerang selatan membahas mengenai persetujuan raperda inisiatif DPRD dengan acara sebagai berikut:

  1. pengusul memberikan penjelasan;
  2. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  3. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Ketujuh: memutuskan terhadap raperda inisiatif DPRD kota tangerang selatan, antara lain:

  1. persetujuan;
  2. persetujuan dengan pengubahan; atau
  3. penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.

Setelah penyempurnaan maka raperda inisiatif DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD kota tangerang selatan.

Ketujuh: Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada walikota tangerang selatan untuk dilakukan pembahasan. Yang dimaksud pembahasan antara DPRD dengan walikota tangerang selatan apabila mengacu pada peraturan permendagri nomor 53 tahun 2011, mengatakan bahwa pembahasan itu dilakukan dengan 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Kedelapan: pembicaraan tingkat I adalah pembicaraan bermaksud  persetujuan antara DPRD dengan walikota tangerang selatan, acara sebagai berikut:

  1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
  2. Pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Perda; dan
  3. Panggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

Dapat dilihat pada Pasal 35 huruf b permendagri nomor 53 tahun 2011 dan Pasal 86 ayat 3 huruf b peraturan DPRD kota tangerang selatan nomor 01 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD kota tangerang selatan.

Kedelapan: setelah adanya persetujuan antara DPRD dengan walikota terhadap raperda inisiati DPRD maka selanjutnya dilakukan pembahasan yang mendalam sebagaimana yang diatur dalam permendagri nomor 53 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah, Pasal 53 huruf c mengatakan:

Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya

Begitu pun juga pada peraturan tata tertib DPRD kota tangerang selatan Pasal 86 huruf c dengan kalimat yang sama.

Kedelapan: Laporan hasil pembahasan di dalam rapat badan musyawarah DPRD kota tangerang selatan yang telah dilakukan oleh pengusul dengan perwakilan pemerintah kota tangerang selatan dan agenda-agenda yang lain.

Kesembilan: Rapat paripurna tentang pengesahan raperda inisiatif DPRD menjadi Perda, sebelum itu harus melakukan acara-acara sebagai berikut:

–        penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c; dan

–        permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

–        pendapat akhir kepala daerah.

Kesepuluh: berdasarkan Pasal 40 permendagri nomor 53 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah, mengatakan:

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda

Demikian ulasan mengenai penyusunan raperda inisiatif dilingkungan DPRD kota tangerang selatan, semoga penulisan ini bermanfaat untuk khalayak umum. Kesimpulan dan masukan saja terkait dengan pembuatan raperda, pertama penulis memberikan saran untuk menentukan sebuah raperda yang berguna bagi daerah perlu adanya analisis yang akurat dalam menentukan raperda, apakah raperda ini perlu atau tidak. Kedua, agar penyusunan raperda tidak berlarut-larut  perlu adanya mekanisme yang efektif agar pembagaian waktu kegiatan-kegiatan DPRD yang lainnya tidak tumpang tindih.

Selesai dan terimakasih….

Daftar Pustaka

v  Peraturan Perundang-undangan

–     Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

–     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Dalam Negeri.

–     Peraturan DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Tangerang Selatan.

–     Surat Keputusan Sekretarian DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor : Nomor: 175/91A/Set. DPRD/ 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Fasilitasi Pembuatan Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.

v  Artikel

–     (Drs. Nanang Nugraha, S.H., M.Si judul artikel Tinjauan Hukum Pemerintahan Daerah Menurut Teori Dan Sejarah Hukum Pemerintah Daerah)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: