Beranda » Otonomi Daerah » Pembuatan PERDA Usulan Pemerintah Daerah Study Analisis PemKot Tangerang Selatan (Bagian 1)

Pembuatan PERDA Usulan Pemerintah Daerah Study Analisis PemKot Tangerang Selatan (Bagian 1)

Pemerintah Kota

(Bagian 1)

Pembuatan PERDA Usul Pemerintah Daerah Yang Disesuaikan Dengan

 Peraturan Perundang-undangan

Study Analisis Penyusunan Peraturan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan

 

Alhamdulillah, Puji Syukur bagi Allah Subhana wa ta’alla serta shalawat dan salam senantiasa kepada Nabi kita Rasulullah sholallahu alaihi wa salam berserta keluarganya dan para sahabat-sahabat beliau.

Penyesuaian kebijakan hukum terhadap tata kehidupan daerah tak luput dari sebuah produk hukum tertulis sebagai bentuk Otonomi daerah yang meliputi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konsep otonomi terkandung kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu kaitannya dengan demokrasi sangat erat. Dalam konteks yang masih berkaitan, bahkan Muthalib dalam Sudantoko (2003:21) menyamakan otonomi daerah dengan demokrasi:

“Secara konseptual, otonomi daerah cenderung menjadi sebuah sinonim dari kebebasan daerah untuk menentukan nasib sendiri atau demokrasi lokal. Tak ada lembaga tunggal tetapi masyarakat daerah dan para wakil rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam hubungan dengan lingkup kekuatan daerah. Intervensi pemerintah pusat dapat dibenarkan saat terdapat kepentingan atau urusan lebih besar yang merupakan kewenangannya. Oleh karena itu, masyarakat umum dan para wakilnya secara mandiri dapat menyatakan keberatan atau menolak terhadap masyarakat daerah dan para wakilnya tersebut.” (http//:nurjatiwidodo.lecture.ub.ac.id)

Pada dasarnya kebijakan daerah biasanya dalam bentuk legal draf yang di bahas antara  pemerintah dengan DPRD memuat kesepakatan terhadap aturan-aturan hukum untuk mengikat publik agar penerapan kebijakan daerah dapat dipatuhi oleh masyarakat daerah. Penertiban publik dari hal-hal kesemrautan jasa, pelayanan buruk serta pelanggaran-pelanggaran administrasi maupun norma hukum masyarakat, maka dibutuhkan suatu aturan hukum yang dapat mengembalikan keadaan tersebut dari sesuatu yang buruk  menjadi kondusif dan lancar.

Proses Pembuatan Perda Menurut Peraturan Perundangan-undangan  

Berdasarkan peraturan tersebut bahwa produk hukum daerah meliputi 3 unsur produk, antara lain;

·      Perda (peraturan daerah);

·      Perkada peraturan kepala daerah, dan;

·      PB KDH (peraturan bersama gubernur/walikota/bupati).

Dalam pembahasan ini saya menganalisi pembentukan produk hukum daerah berupa perda yang dibahas antara pemerintah dengan DPRD disesuaikan dengan permendagri 53 tahun 2011.  Menentukan apa-apa yang dijadikan dasar dari kebijakan daerah, itu dituangkan dalam bentuk program legislasi daerah (prolegda) yang masing-masing lembaga daerah yaitu pemerintah daerah dengan DPRD mengusulkan judul-judul raperda untuk dijadikan sebagai prolegda, dalam Pasal 8 mengatakan:

(1)     Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.

(2)     Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:

a.    perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;

b.    rencana pembangunan daerah;

c.    penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

d.    aspirasi masyarakat daerah.

Setelah prolegda disahkan, maka mulailah tahap awal proses pembuatan raperda yang akan dibahas tahap demi tahap. Perlu diketahui dalam peraturan tersebut rancangan peraturan daerah dapat diusulkan 2 (dua) lembaga daerah yaitu pemerintah daerah dengan DPRD sebagaimana Pasal 16, mengatakan:

Kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda”

Dan Pasal 27, mengatakan:

“Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda”

Jadi kesimpulan dari pasal-pasal tersebut bahwa pemerintah daerah dan DPRD dapat mengajukan usulan raperda walaupun pengkonsepan raperda berada ditangan unsur-unsur pemerintah daerah dan DPRD.  Yang jadi inti pembahasan ini raperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah, Insya Allah nanti penulis akan menganalisis pembuatan raperda dari lingkungan DPRD pada bagian ke 2 (dua).

Langkah-langkah dalam proses pembentukan raperda dilingkungan pemerintah daerah menurut permendagri No. 53 Tahun 2011, yaitu:

Pertama: berdasarkan Pasal 16 Kepala daerah mengintruksikan kepada SKPD terkait untuk menyusun atau mengkonsep raperda yang sesuai dengan prolegda yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD.

 

Kedua: Pimpinan SKPD menyusun atau mengkonsep raperda disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan selanjutnya diajukan ke biro hukum pemerintah daerah, berdasarkan Pasal 17 ayat 1 dan 2. Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

a.        APBD;

b.        pencabutan Perda; atau

c.         perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;

hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 ayat (1).

 

Ketiga: berdasarkan Pasal 19  ayat 1 dan 2 tata penulisan dan penyusunan muatan pokok pikiran raperda mempunyai persyaratan khusus yang diatur dalam permendagri No. 53 Tahun 2011, yaitu:

(1)     Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

a.         latar belakang dan tujuan penyusunan;

b.         sasaran yang akan diwujudkan;

c.         pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

d.         jangkauan dan arah pengaturan.

 

(2)     Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:

1.             Judul

2.             Kata pengantar

3.             Daftar isi terdiri dari:

a.        BAB I       : Pendahuluan

b.        BAB II      : Kajian teoritis dan praktik empiris

c.         BAB III     : Evaluasi dan analis peraturan perundang undangan terkait

d.        BAB IV     : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

e.        BAB V      : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda

f.          BAB VI     : Penutup

4.             Daftar pustaka

5.             Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

 

Keempat: Pembahasan intern terhadap raperda dikoordinasikan oleh bagian hukum pemerintah daerah untuk  pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, berdasarkan Pasal 20 ayat 1 dan 2.

Kelima: kepala daerah membentuk Tim penyusunan raperda, susunan anggota terdiri dari:

a.        Penanggung Jawab        : Kepala Daerah

b.        Pembina                           : Sekretaris Daerah

c.         Ketua                                : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan

d.        Sekretaris                        : – Provinsi: Kepala Biro Hukum; atau

       Kabupaten/Kota:  Kepala Bagian Hukum

e.        Anggota                            : SKPD terkait sesuai kebutuhan

 

Lalu ketua Tim melaporkan perkembangan raperda kepada Sekretaris Daerah, Berdasarkan pada Pasal 21 dan 22.

Keenam:Pada Pasal 23 perda yang dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukanRancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

 

Ketujuh: sekretaris daerah dapat melakukan perubahan untuk menyempurnakan raperda yang telah di paraf, setelah penyempurnaan maka raperda dikembalikan kepada SKPD pemerkasa. Dari hasil penyempurnaan tersebut disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala biro hukum atau kepala bagian hukum pemerintah kota serta pimpinan SKPD terkait, lalu sekretaris daerah menyampaikan raperda kepada kepala daerah, berdasarkan pasal 24.

 

Kedelapan: Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan, berdasarkan Pasal 25.

 

Kesembilan: Persiapan pemerintah kota yang dilakukan untuk membahas raperda dengan DPRD, antara lain:

(1)     Kepala daerah membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2)     Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.

 Kesepuluh: untuk pembahasan raperda antara pemerintah daerah dengan DPRD dapat dilihat pada Pasal 34 ayat 1 dan 2. Penjelasan ayat 1 menerangkan pembahasan raperda antara pemerintah daerah dengan DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama dan ayat 2 menerangkan pembahasan raperda antara pemerintah daerah dengan DPRD mempunyai 2 (dua) tahap tingkat pembicaraan.

 Kesebelas: Berdasarkan Pasal 35 huruf a pada pembicaran tingkat I antara pemerintah daerah dengan DPRD meliputi:

·           penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;

·           pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan

·           tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi.

 Keduabelas: Selanjutnya berdasarkan pasal 36 bahwa pembicaraan tingkat II meliputi :

v  pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

·      penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi danhasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c; dan

·      permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

v  pendapat akhir kepala daerah.

 

Ketigabelas:Raperda yang mendapatkan persetujuan antara kepala daerah dan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada kepala daerah, jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal persetujuan bersama, berdasarkan pasal 40.

 

Keempatbelas: Penetapan Raperda menjadi perda melalui proses yang berdasarkan pada pasal 40, yaitu:

(1)  Kepala daerah menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.

(2)  Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

(3)  Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi:  Perda ini dinyatakan sah.

(4)    Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

(5)  Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Aplikatif Proses Pembuatan Raperda Di Daerah Kota Tangerang Selatan

Pembentukan produk hukum daerah kota tangerang selatan haruslah disesuaikan dengan isi materi peraturan menteri dalam negeri no. 53 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah. Analisis terhadap pembentukan perda di kota tangerang selatan hanyalah sebagai refleksi hoby penulis untuk penyesuaian terhadap aplikatif dari pembentukan perda khususnya di kota tangerang selatan dengan peraturan pemendagri nomor 53 tahun 2011.  Data – data yang dijadikan refrensi untuk artikel ini tidaklah banyak, hanya beberapa saja yang dicantumkan sebagai sumber materi karena penulis  sebagai staf pelaksana Pengkajian Hukum di Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan mengetahui kegiatan pembuatan raperda  kota tangerang selatan dari awal sampai disahkannya menjadi perda. Refrensi yang dijadikan acuan penulis terhadap proses pembentukan raperda yang aplikatif berdasarkan pada peraturan tata tertib DPRD kota tangerang selatan dan surat  keputusan sekretaris DPRD kota tangerang selatan. Keputusan sekretaris  tersebut menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga Sekretariat DPRD sebagai fasilitasi dalam menunjang kegiatan-kegiatan DPRD salah-satunya adalah pembentukan raperda di kota tangerang selatan. Agar tidak terjadinya pertentangan antara SK Sekretaris  DPRD Kota Tangerang Selatan dengan Permendagri no. 53 tahun 2011 dan Peraturan DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tangerang Selatan, maka SK tersebut disesuaikan dengan cermat dalam menyusunan SOP tentang pembentukan raperda di kota tangerang selatan. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor: 175/27A/Set.DPRD/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Pembuatan Peraturan Daerah, Dari Mulai Penyerahan Prolegda Sampai Dengan Disahkan Menjadi Peraturan Daerah,  maka penulis akan menjelaskan yang disesuaikan dengan peraturan lainnya adalah sebagai berikut:

Pertama: Prolegda usulan pemerintah Kota Tangerang Selatan disampaikan kepada Ketua DPRD kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Pasal 11 Permendagri no. 53 tahun 2011 mengatakan:

“Kepala daerah menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD”

 

Kedua: Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan melakukan rapat internal dengan Pimpinan DPRD, Banleg dan Sekretaris DPRD beserta jajaran membahas usulan prolegda pemerintah kota tangerang selatan.

Ketiga: Hasil rapat tersebut Ketua DPRD kota Tangsel memberikan kembali kepada Badan legislasi DPRD kota tangerang selatan untuk mengkaji usulan prolegda dari Pemerintah Kota tangerang selatan.

Keempat: Rapat Koordinasi antara Banleg DPRD dengan bagian hukum pemerintah kota tangerang selatan bersama SKPD pengusul.

Kelima: Setelah rapat terlaksana, maka banleg melaporkan hasil rapat koordinasi kepada rapat badan musyawarah kota tangerang selatan dan mengagendakan pengesahan prolegda kota tangerang selatan. Berdasarkan Pasal 47 peraturan DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor 1 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kota Tangerang Selatan tugas Bamus, meliputi:

a.        Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang;

b.        Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut  pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD;

c.  Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

d.        Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;

e.        Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;

f.          Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan

g.        Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada bamus.

 

Keenam: Penetapan Prolegda dalam rapat paripurna DPRD kota tangerang selatan, berdasarkan Pasal 13 ayat 2 dan 3 Permendagri No. 53 Tahun 2011, mengatakan:

a.     Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;

b.     Prolegda ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Lanjutan proses penyusunan raperda setelah pengesahan prolegda kota tangerang selatan.

Ketujuh: Raperda usulan pemerintah kota disampaikan kepada ketua DPRD kota tangerang selatan melalui surat lalu disiapkan dan diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah itu ketua DPRD menyampaikan raperda usulan pemerintah kota kepada banleg DPRD untuk dilakukan pembahasan mendalam dengan perwakilan pemerintah kota yaitu bagian hukum bersama SKPD pengusul. Penjelasan pembahasan rapat antara badan legislasi dengan perwakilan pemerintah kota melakukan rapat koordinasi terkait  pokok pikiran dan muatan materi terhadap raperda yang diusulkan oleh pemerintah kota.

 

Kedelapan: Rapat Badan Musyawarah DPRD kota tangerang selatan membahas terkait laporan hasil rapat kordinasi antara banleg dengan bagian hukum pemkot beserta SKPD pengusul, merekomendasikan panitia khusus, dan jadwal rapat paripurna tentang penetapan raperda dan penetapan panitia khusus. Berdasarkan Pasal 47 peraturan DPRD nomor 1 tentang tata tertib DPRD kota tangerang selatan.

Kesembilan: Pembahasan raperda pada pembicaraan tingkat I di Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 35 huruf a, mengatakan:

v  Dalam hal Rancangan Perda berasal dari kepala daerah dilakukan dengan:

·       penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;

·       pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan

·       tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi.

Kesepuluh: kegiatan panitia khusus berdasarkan hasil keputusan rapat paripurna DPRD kota tangerang selatan tentang penetapan raperda apabila hasil keputusan persetujuan dengan perubahan. Apabila hasil rapat paripurna DPRD dengan hasil persetujuan tanpa pengubahan. Maka pembahasan dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II, sebagaimana pada pasal 36 Permendagri no. 53 tahun 2011, mengatakan:

v  Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

·   Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi danhasil pembahasan, dan;

·           Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

v  Pendapat akhir kepala daerah.

 

Kesebelas: Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kota Tangerang Selatan dengan Pemerintah Kota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sebagaimana Pasal 40 ayat 1 permendagri no.53 tahun 2011 dan Pasal 88 peraturan DPRD kota tangerang selatan nomor 01 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD kota tangerang selatan.

Penulisan ini merupakan penjelasan terhadap penyusunan produk hukum daerah berupa raperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah selaku walikota sebagai kepala daerah pembuat kebijakan (make policy) untuk kepentingan daerahnya. Alangkah bagusnya apabila penyusunan raperda di suatu daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada guna perda itu bisa dipertanggung-jawabkan untuk keperluan daerah. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi pembaca sebagai keinginan mengetahui seluk-beluk pembuatan perda ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sekian dan terima kasih.

 Bagian 2 (dua) akan menyusul……

 Daftar Pustaka

v  Peraturan Perundang-undangan

     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Dalam Negeri.

  Peraturan DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Tangerang Selatan.

    Surat Keputusan Sekretarian DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor : 175/27A/Set.DPRD/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Pembuatan Peraturan Daerah, Dari Mulai Penyerahan Prolegda Sampai Dengan Disahkan Menjadi Peraturan Daerah.

v  Artikel

     http//:nurjatiwidodo.lecture.ub.ac.id

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: