Beranda » Dunia Politik » TINJAUAN UMUM LEMBAGA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF UNTUK MENUJU PEMILU TAHUN 2014

TINJAUAN UMUM LEMBAGA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF UNTUK MENUJU PEMILU TAHUN 2014

Pemilu 2014

TINJAUAN UMUM
LEMBAGA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF UNTUK MENUJU PEMILU TAHUN 2014

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئََاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا بَعْدُ

“Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri hidaya, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. maka tidak ada yang dapat memberikan hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada ilahi yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu A’laihi Wasallam adalah hamba dan Rasul-Nya”
A. PENDAHULUAN
Proses revisi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pemilu sudah disepakati antara DPR dengan Presiden agar legalitas untuk pemilu kedepan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan keadaan/kondisi. Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemilu, telah menjadi aturan hukum untuk dilaksanakan pemilu tahun 2014 antara lain; UU no. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, UU no. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, dan UU no. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Untuk pemilu yang berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden masih tetap pada peraturan undang-undang   no. 42 tahun 2008, sedangkan peraturan yang berkaitan dengan pilkada sedang di bahas oleh DPR. Pelaksanaan pemilu yang akan datang (tahun 2014) khusunya pada pemilihan umum untuk kategori parlementer tidaklah sama seperti pemilu di tahun 2009, ada perbedaan-perbedaan yang mendasar antara pemilu tahun 2009 dengan pemilu tahun 2014, antara lain; pertama, perserta pemilu tahun 2014 berjumlah 10 (sepuluh) partai politik nasional dan 3 (tiga) partai politik lokal di aceh sedangkan pada pemilu tahun 2009 berjumlah 34 (tiga puluh empat) Partai politik nasional dan 6 (enam) partai lokal di aceh. kedua, perbedaan jumlah ambang batas perolehan suara untuk perserta partai politik, pemilu tahun 2009 ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua koma lima persen) sedangkan pada pemilu tahun 2014 ambang batas perolehan suara untuk peserta partai pemilu sekurang-kurangnya 3,5 % (tiga koma lima persen). ketiga, perubahan terhadap alokasi kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, karena mengacu pada data sensus penduduk/jumlah pemilih yang baru, dalam peraturan UU no 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD telah mengatur alokasi kursi DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu pasal 23 dan pasal 26.
Untuk kategori pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih tetap mengacu pada peraturan UU no. 42 tahun 2008, artinya tidak ada perbedaan pelaksanaan pemilu tahun 2009 dengan pemilu tahun 2014. Persyaratan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden tetap sama dalam persyaratan presentase yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, yaitu perolehan kursi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 2,5 % (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Oleh karena itu, realisasi dari revisi peraturan perundang-undangan khusunya pemilu anggota parlemen dari tingkat pusat hingga daerah, belum diketahui nyata hasil jalannya undang-undang tersebut.
B. PEMILU LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF
1. Legisatif
Pemilihan terhadap anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Amandemen UUD 1945. Sebagai negara yang berdemokrasi dalam menghargai hak-hak perorangan untuk memilih dan di pilih adalah bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang memang sudah menjadi bagian dari unsur-unsur ketatanegaraan. Undang-Undang tentang pemilihan parlementer mengatur pelaksanaa pemilihan wakil rakyat secara efektif, dan efisien yang berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. selanjutnya akan dijelaskan secara umum pemilu parlementer tahun 2014 yang berdasarkan pada UU No. 8 Tahun 2012.
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Pemilihan legislatif indonesia baik tingkat pusat maupun tingkat daerah ini memakai sistem proposional terbuka yaitu langsung memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai mana peraturan pasal 5 ayat 1 “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proposional terbuka”. Selanjutnya penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu disuatu daerah pemilihan, yang ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. Bahwa pemilihan legislatif  ini menjadi sebuah persaingan untuk merebut suara bukan hanya persaingan dari calon ekstern akan tetapi meliputi persaingan dari calon intern karen suara yang terbanyaklah yang akan menduduki kursi parlemen tersebut bukan lagi yang diutamakan nomor urut calon. Untuk penentuan bagi calon legislatif tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terpilih ada mekanisme-mekanisme perhitungan suara yang sudah di atur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, antara lain;
Pasal 208
“Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5 % (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota”
Jadi, untuk penetapan perolehan suara calon legislatif ini yang akan duduk di kursi parlemen baik di tingkat pusat maupun di daerah, terlebih dahulu harus memenuhi syarat ambang batas perolehan suara agar diikutkan dalam penentuan perolehan kursi legislatif. Apabila salah satu partai politik peserta pemilu tidak memenuhi ambang batas, maka penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota disesuaikan berdasarkan pengurangan atas tidak memenuhi ambang batas, penjelasannya adalah;
Pasal 209 ayat 2 mengatur perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu;
Jumlah suara sah seluruh partai politik pemilu   –  Jumlah suara sah partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas  =  hasilnya

ayat 3
Jumlah Kursi

____________________________________________________
Hasi jumlah suara dari suara sah peserta pemilu dikurangi jumlah partai yang tidak memenuhi ambang batas

=  angka BPP DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Selanjutnya penetapan Perolehan Kuris legislatif diatur dalam pasal 212, untuk menentukan calon legislatif yang terpilih diatur dalam Pasal 215 huruf a, yaitu;
“Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak”
Demikian mekanisme perhitungan perolehan suara, penetapan kursi dan penetapan calon yang terpilih untuk menduduki kursi parlemen.
DPD
Legislatif DPD merupakan lembaga yang mewakilkan kepentingan daerah, oleh karena itu aspirasi-aspiras lembaga tersebut hanya sekitar kebijakan-kebijakan di tingkat daerah. keterwakilan DPD dilaksanakan dengan sistem distrik bewakil banyak, berdasarkan Pasal 5 ayat 2, jadi maksud dari pasal tersebut pemilih memilih calon anggota DPD secara langsung sesuai dengan distrik bagi calon anggota DPD. Ada pun peraturan UU tentang pemilu legislatif mensyaratkan bagi calon anggota DPD harus memenuhi syarat administrasi sesuai dengan aturan UU no. 8 tahun 2012 Pasal 13 ayat 1 yaitu salah satu pesyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota DPD untuk menjadi peserta pemilu anggota DPD, aturan tersebut adalah calon anggota DPD harus memenuhi persyaratan dukungan oleh masyarakat  dengan jumlah yang sudah dijelaskan pada pasal tersebut. Untuk jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).
Penetapan calon anggota DPD yang terpilih didasarkan pada peraturan UU no. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD pasal 216, yaitu;
Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan;
Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih;
KPU menetapkan calon pengganti antar waktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.
Demikian penjelasan pemilihan umum bagi calon anggota DPD, dari proses pendaftaran hingga penetapan calon anggota DPD yang terpilih.
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Pemilihan eksekutif atau presiden dan wakil presiden merupakan sarana demokrasi secara langsung untuk menentukan pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan untuk menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Electoral presiden dan wakil presiden diatur dalam UU no. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Asas pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, hanya sedikit penjelasan sekitar pemilu presiden dan wakil presiden yang akan dijabarkan yaitu sekitar penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 8 dan 9 mengatur tentang penentuan calon presiden dan wakil presiden, antara lain;
Calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 2,5 % (dua koma lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.
jadi, ketika seseorang ingin maju dalam bursa calon presiden dan wakil presiden harus, melihat dulu partai politik mana yang telah memenuhi syarat untuk bisa menjadikan kendaraan politik dalam pemilu presiden dan wakil presiden.
C. KESIMPULAN
Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat guna menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan pemerintahan yang demokratis. maka jadikan pemilu tahun 2014 merupakan pemilu yang sukses dalam memilih wakil rakyat dan pemimpin yang benar-benar menjalankan Pancasila dan Amandemen UUD 1945 untuk menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, demikian sebuah pemikiran refleksi ini dituliskan untuk menjadikan ilmu kecil-kecilan bagi kita semua dalam menghadapi pemilu tahun 2014 nanti. walaikum salam..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: