Beranda » Otonomi Daerah » Kota Tangerang Selatan sebagai kawasan Central investasi asing maupun lokal dalam wilayah Provinsi Banten

Kota Tangerang Selatan sebagai kawasan Central investasi asing maupun lokal dalam wilayah Provinsi Banten

 Kota Tangerang Selatan Sebagai Kawasan Central Bagi Investasi Asing Maupun Lokal Dalam Wilayah Provinsi Banten

Perubahan pada sistem ketatanegaraan setelah Amandemen Konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD 1945 khususnya perubahan pada kewenangan kebijakan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi membawa kemandirian daerah itu sendiri dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan kemasyarakatan daerah setempat. Otonomi daerah yang dilandasi peraturan perundang-undangan yang mengenai pemerintah daerah atau membidanginya dapat menjadikan otonomi daerah ini sebagai bentuk sistem ketatanegaraan yang akurat dalam berkehidupan masyarakat maupun bernegara. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangannya lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain. Provinsi Banten merupakan daerah yang berpontensi kemandirian dalam menentuhkan arah kebijakannya untuk kepentingan masyarakat banten. Dengan ditetapkan UU No. 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi banten dengan wilayah meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Beribukotakan Serang. Oleh karena itu otonomi daerah yang bersifat seluas-luasnya dapat membawa arah kebijakan daerah yang mementingkan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri. Kota tangerang selatan adalah wilayah termuda dari hasil pemekaran otonomi provinsi Banten, tangerang selatan merupakan hasil pemekeran dari Kabupaten Tangerang. Artinya masyarakat tangerang selatan ini telah siap untuk kemandiriannya dalam menentukan arah kebijakan wilayah tersebut guna memenuhi kesejahteraan masyarakat tangerang selatan. Kurang lebih 2 tahun Kota tangerang selatan telah berjalan, sistem pemerintahan daerah telah mencapai signifikan untuk menjalankan dekonsentrasi terhadap otonomi daerah, tangerang selatan sudah mempunyai eksekutif dan legislatif definitif yang dapat membuat arah kebijakan tangerang selatan tepat pada sasarannya. Seharusnya apa yang akan diarahkan untuk kebijakan daerah tangerang selatan ini demi masa depannya, melihat dari track record perjalanan tangerang selatan bahwa peningkatan dalam penyerapan hasil pendapatan daerah dari berbagai sektor diasumsikan sekitar Rp 1.5  triliun rupiah artinya pendapatan sebesar itu potensi-potensi dalam penyerapan pendapatan daerah sangatlah bernilai tinggi  sebagai APBD kota tangerang selatan. Sebenarnya dalam program penyerapan PAD (pendapatan Asli Daerah) kota tangerang selatan ini lebih terfokuskan pada sektror binis perkotaan terutama pada pajak-pajak daerah, karena itu kota tangerang selatan lebih melihat peningkatan infrastruktur wilayah tersebut karena sebuah wilayah yang berpendapatan lebih baik adalah dari segi sektor bisnis. Peningkatan jumlah penduduk pada wilayah akan terus meningkat dan mengharuskan ada keseimbangan meraih pendapatan perkapita bagi penduduk  tangerang selatan dengan membuka peluang sebesar-besarnya lapangan kerja. Institusi-institusi di daerah yaitu Pemerintah kota dan DPRD haruslah menjembataninya dalam menentukan arah kebijakan untuk sektor ekonomi.  investasi dan lapangan kerja adalah sumber dari penyerapan APBD, yang nantinya akan digunakan pembangunan daerah kota tangerang selatan. Melihat dari metode-metode akan penyerapan pendapatan daerah itu antara lain;

  1. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  2. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak, DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus).
  3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang  Sah yaitu pendapatan hibah dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

Investasi asing mau pun lokal adalah hal sumber penyerapan pendapat daerah sebagai pendobrak peningkatan keuangan daerah guna untuk penyeimbang keuangan pemerintah kota tangerang selatan dalam anggaran belanja daerah. Untuk itu penyerapan pendapatan daerah haruslah mempunyai regulasi lokal yang dilandasi dari  kajian-kajian yang mendasar terhadap kebijakan bidang sektor ekonomi. Eksekutif notabenenya adalah Pemerintah kota tangerang selatan sebagai yang menjalankan regulasi daerah dan DPRD kota tangerang selatan sebagai pembuat regulasi daerah guna kepentingan dalam pembangunan kota tangerang selatan. Kedua lembaga itu dapat bersama-sama membuat arah kebijakan terhadap perimbangan keuangan daerah kota tangerang selatan. Berupa apa kebijakan itu, yaitu peraturan lokal seperti peraturan daerah (Perda) yang dapat menjembatani arus investor untuk berbisnis di wilayah kota tangerang selatan. Kota tangerang selatan bisa menjadi kawasan central bisnis tingkat provinsi banten untuk perkantoran-perkantoran pusat perusahaan bergerak di bidang industry, parawisata, kuliner dan lain-lain. Letak geografis kota tangerang selatan sangatlah memadai karena bertetanggaan dengan provinsi DKI Jakarta sebagai tempat pemerintahan pusat dan kemudahan untuk berakses ke pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah kota tangerang selatan dan DPRD kota tangerang selatan bersama-sama dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah guna penyerapan PAD bertujuan untuk membangun kota tangerang selatan dan kesejahteraan masyarakat kota tangerang selatan sesuai dengan makna otonomi daerah. Yang terpenting agar investor mau menanamkan modalnya di wilayah kota tangerang selatan, antara lain;

Pertama, pembenahan infrastruktur agar kemudahan-kemudaha akses perdagangan berjalan dengan baik.

Kedua, permudah dalam perijinan operasional perusahaan (yang disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan dan lingkungan masyarakat setempat).

Ketiga, pendidikan merupakan sebagai pemberdayaan manusia agar tenaga kerja domestik dapat memenuhi kreteria yang diinginkan oleh perusahaan.

Dan  keempat,  regulasi lokal (peraturan daerah) haruslah dibuat agar investor dapat memahami arti sebuah regulasi tersebut maksudnya perda itu janganlah terlalu fleksibel dari waktu ke waktu perda itu selalu berubah-ubah isi materinya yang dapat membingungkan investor asing maupun lokal.

Kita berharap kota tangerang selatan sebagai percontohan otonomi daerah untuk daerah-daerah lainya sebagai kemandirian otonomi daerah yang diamanatkan oleh Konstirusi Republik Indonesia yaitu Amandemen UUD 1945.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: