Kalender

Desember 2016
S S R K J S M
« Mei    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

My Twitter

Pembuatan PERDA Usulan DPRD Study Analisis DPRD Kota Tangerang Selatan (Bagian 2)

DPRD Kota tangsel

(Bagian 2)

Pembuatan PERDA Usulan Inisiatif DPRD Yang Disesuaikan Dengan

 Peraturan Perundang-undangan

Study Analisi Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Tangerang Selatan

 

 Alhamdulillah, Puji Syukur bagi Allah Subhana wa ta’alla serta shalawat dan salam senantiasa kepada Nabi kita Rasulullah sholallahu alaihi wa salam berserta keluarganya dan para sahabat-sahabat beliau.

Pada bagian 1 (satu) penulis telah menerangkan proses penyusunan raperda atas usulan pemerintah daerah yang menjelaskan bagaimana proses pembuatan raperda dari awal hingga disahkannya menjadi perda.  Penulis akan melanjutkan pembahasan  pada analisis proses penyusunan raperda, akan tetapi pembahasan ini terkait pengajuan raperda dilingkungan DPRD dari awal hingga disahkannya menjadi perda. Bahwa proses pembentukan perda usulan pemerintah daerah maupun perda inisiatif DPRD mekanismenya sama saja, karena kedua lembaga itu apabila membuat peraturan daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Sebenarnya penentuan arah kebijakan untuk kepentingan daerah bukanlah terletak pada keharusan membuat perda-perda yang banyak, akan tetapi pencocokan sumber daya alam maupun manusia lebih diperhitungkan agar daerah itu dapat menyesuaikan kemampuan pada anggaran pendapatan daerah. Faktor adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat juga sebagai bahan refrensi daerah atas kepatuhan  terhadap aturan hukum yang menyesuaikan dengan  kondisi lingkungan didaerahnya. Oleh karena itu agar kebijakan daerah yang effektip, efisiensi, dan accountability dibutuhkan rencana yang matang dengan kadar waktu jangka 1 (satu) tahun, menengah, dan panjang terkonsepkan dalam draf rencana kerja.

Berharap pada pembentukan peraturan daerah membawakan rasa keadilan yang nyata bagi masyarakat daerah agar kelangsungan hidup ekonomi dapat dirasakan. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tidakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi (Drs. Nanang Nugraha, S.H., M.Si judul artikel Tinjauan Hukum Pemerintahan Daerah Menurut Teori Dan Sejarah Hukum Pemerintah Daerah).

Aturan terhadap pembuatan raperda inisiatif DPRD, penulis menkaji secara seksama dengan  tinjauan isi materi permendagri nomor 53 tahun 2011 tentang pembuatan produk hukum daerah. Mekanisme penyusunan raperda inisiatif DPRD telah diatur sebagaimana dalam pasal-perpasal permendagri, faktor yang mendukung jalannya proses pembuatan raperda inisiatif DPRD dalam fungsinya karena adanya aturan itu agar proses penyusunan raperda dilingkungan DPRD secara prosedural agar hasil yang dicapai dengan maksimal, ini signifikan menyangkut kepentingan daerah.  Selanjutnya bagaimana proses penyusunan raperda inisiatif DPRD dari awal sampai disahkannya menjada perda, yaitu:

Pertama: Balegda Menyusun prolegda dilingkungan DPRD berdasarkan skala proritas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, diatur dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 53 Tahun 2011.

Kedua: Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, ditetapkan dengan keputusan DPRD. Berdasarkan Pasal 13 Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Ketiga: Setelah Prolegda disahkan, selanjutnya tahap penyusunan raperda dilingkungan DPRD. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda. Rancangan Perda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Untuk raperda yang berkaitan dengan:

  1. APBD;
  2. pencabutan Perda; atau
  3. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

Hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan, sebagaimana dalam Pasal 28 Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Keempat: Menyangkut kegunaan dan fungsi raperda dibutuhkan alasan-alasan yang kuat sebagaimana di atur dalam Pasal 29, yaitu

  • Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
  1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  2. sasaran yang akan diwujudkan;
  3. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  4. jangkauan dan arah pengaturan.
  • Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Judul
  2. Kata pengantar
  3. Daftar isi terdiri dari:
a. BAB I : Pendahuluan
b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
c. BAB III : Evaluasi dan analis peraturan perundang-undangan terkait
d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
f. BAB VI : Penutup

4.  Daftar pustaka

5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Kelima: pengusul menyampaikan raperda kepada pimpinan DPRD, lalu pimpinan DPRD memberika raperda kepada Balegda untuk dikaji sebagai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda. Berdasarkan Pasal 30.

Keenam: Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian kepada anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna. Agenda rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan berkaitan dengan raperda inisiatif meliputi:

a)    pengusul memberikan penjelasan;

b)   fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

c)    pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Selanjutnya rapat paripurna memutuskan terhadap raperda, sebagai berikut:

  1. persetujuan;
  2. persetujuan dengan pengubahan; atau
  3. penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut. Setelah penyempurnaan raperda selanjutnya diberikan kepada pimpinan DPRD. Berdasarkan Pasal 31 ayat 1-6 Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Ketujuh: Pasal 32 Permendagri nomor 53 tahun 2011 mengatakan, Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan.

Kedelapan: walaupun raperda inisiatif yang dibahas tetap harus ada keputusan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, dalam tahap pembahasan raperda inisiatif melalui pembicaraan 2 (dua) tingkat. sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Kesembilan: Pasal 35 huruf b, dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:

–     Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;

–     Pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Perda; dan

–     Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

Setelah terlaksana kegiatan di rapat paripurna DPRD sebagaimana keterangan di atas maka pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya, berdasarkan Pasal 35 huruf c Permendagri nomor 53 tahun 2011.

Kesepuluh:  Pasal 36 huruf a dan b Permendagri nomor 53 tahun 2011, mengatur proses Pembicaraan tingkat II meliputi:

  1. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  2. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c; dan
  3. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
  4. Pendapat akhir kepala daerah.

Kesebelas: Penetapan Raperda menjadi PERDA, berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Permendagri nomor 53 tahun 2011, mengatakan:

–        Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

–        Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Demikian penjelasan dari proses pembahasan raperda inisiatif DPRD menjadi Perda. Selanjutnya penulis akan membahas persoalan dalam penyusunan raperda dilingkungan DPRD Kota Tangerang Selatan dan disesuaikan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Pembuatan Raperda Inisiatif DPRD Kota Tangerang Selatan

 

DPRD ini terbentuk pada tahun 2009 berdasarkan adanya Undang-Undang No. 51 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Sebagai unsur dari pemerintahan daerah kota tangerang selatan tugas dan fungsi DPRD yang berkaitan dengan legislasi adalah berkewenangan dalam membentuk peraturan daerah. Mekanisme penyusunan raperda dilingkungan DPRD kota tangerang selatan mengacu pada aturan permendagri nomor 53 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah dan Peraturan DPRD kota tangerang selatan nomor 01 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD kota tangerang selatan. Secara detail proses penyusunan raperda tersebut dijabarkan pasal-perpasal oleh kedua peraturan yang disebutkan tadi, untuk peraturan undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan hanya menjelaskan secara umum saja. Masih ada aturan yang mengatur terhadap penyusunan raperda dilingkungan DPRD kota tangerang selatan maka sekretariat sebagai fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD maka diperlukan bentuk sistem yang mengacu pada penyusunan raperda dilingkungan DPRD dengan format SOP (standar operasional prosedur). Kenapa sekretariat membuat SK untuk kegiatan tersebut agar penyusunan raperda dilingkungan DPRD berjalan dengan profesional dan sesuai yang diharapkan.

Penulis akan menjelaskan tahap demi tahan dalam penyusunan raperda dilingkungan DPRD berdasarkan mekanisme yang ada pada sekretariat DPRD kota tangerang selatan yang mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor: 175/91A/Set. DPRD/ 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Fasilitasi Pembuatan Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan, tak luput juga disandingkan dengan peraturan tata tertib DPRD kota tangerang selatan, sebagai berikut:

Pertama: Banleg DPRD kota tangerang selatan menyusun prolegda dan ditetapkan dirapat paripurna DPRD kota tangerang selatan.

Setelah prolegda kota tangerang selatan disahkan selanjutnya persiapan penyusunan raperda inisiatif DPRD kota tangerang selatan dengan penjelasan sebagai berikut:

Kedua: Raperda diusulkan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, Banleg DPRD Kota Tangerang Selatan Dan Disampaikan Secara Tertulis Kepada Pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan Disertai Dengan Penjelasan/Keterangan Dan Atau Naskah Akademis.

Ketiga: Pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan Memberikan Raperda Kepada Banleg DPRD Kota Tangerang Selatan Untuk Dilakukan Pengkajian (Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda).

Keempat: Raperda Yang Telah Dikaji Banleg DPRD Kota Tangerang Selatan  Disampaikan  Kepada Pimpinan DPRD Dan Semua Anggota DPRD Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Sebelum Rapat Paripurna DPRD.

Kelima: Banleg dapat melaporkan hasil kajian raperda inisiatif kepada rapat Badan Musyawarah DPRD kota tangerang selatan, serta agenda-agenda lainnya. Sebagaimana Pasal 47 peraturan DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor 1 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kota Tangerang Selatan tugas Bamus, meliputi:

  1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang;
  2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut  pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD;
  3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  6. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada bamus

Keenam: Rapat paripurna DPRD kota tangerang selatan membahas mengenai persetujuan raperda inisiatif DPRD dengan acara sebagai berikut:

  1. pengusul memberikan penjelasan;
  2. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  3. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Ketujuh: memutuskan terhadap raperda inisiatif DPRD kota tangerang selatan, antara lain:

  1. persetujuan;
  2. persetujuan dengan pengubahan; atau
  3. penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.

Setelah penyempurnaan maka raperda inisiatif DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD kota tangerang selatan.

Ketujuh: Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada walikota tangerang selatan untuk dilakukan pembahasan. Yang dimaksud pembahasan antara DPRD dengan walikota tangerang selatan apabila mengacu pada peraturan permendagri nomor 53 tahun 2011, mengatakan bahwa pembahasan itu dilakukan dengan 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Kedelapan: pembicaraan tingkat I adalah pembicaraan bermaksud  persetujuan antara DPRD dengan walikota tangerang selatan, acara sebagai berikut:

  1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
  2. Pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Perda; dan
  3. Panggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

Dapat dilihat pada Pasal 35 huruf b permendagri nomor 53 tahun 2011 dan Pasal 86 ayat 3 huruf b peraturan DPRD kota tangerang selatan nomor 01 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD kota tangerang selatan.

Kedelapan: setelah adanya persetujuan antara DPRD dengan walikota terhadap raperda inisiati DPRD maka selanjutnya dilakukan pembahasan yang mendalam sebagaimana yang diatur dalam permendagri nomor 53 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah, Pasal 53 huruf c mengatakan:

Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya

Begitu pun juga pada peraturan tata tertib DPRD kota tangerang selatan Pasal 86 huruf c dengan kalimat yang sama.

Kedelapan: Laporan hasil pembahasan di dalam rapat badan musyawarah DPRD kota tangerang selatan yang telah dilakukan oleh pengusul dengan perwakilan pemerintah kota tangerang selatan dan agenda-agenda yang lain.

Kesembilan: Rapat paripurna tentang pengesahan raperda inisiatif DPRD menjadi Perda, sebelum itu harus melakukan acara-acara sebagai berikut:

–        penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c; dan

–        permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

–        pendapat akhir kepala daerah.

Kesepuluh: berdasarkan Pasal 40 permendagri nomor 53 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah, mengatakan:

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda

Demikian ulasan mengenai penyusunan raperda inisiatif dilingkungan DPRD kota tangerang selatan, semoga penulisan ini bermanfaat untuk khalayak umum. Kesimpulan dan masukan saja terkait dengan pembuatan raperda, pertama penulis memberikan saran untuk menentukan sebuah raperda yang berguna bagi daerah perlu adanya analisis yang akurat dalam menentukan raperda, apakah raperda ini perlu atau tidak. Kedua, agar penyusunan raperda tidak berlarut-larut  perlu adanya mekanisme yang efektif agar pembagaian waktu kegiatan-kegiatan DPRD yang lainnya tidak tumpang tindih.

Selesai dan terimakasih….

Daftar Pustaka

v  Peraturan Perundang-undangan

–     Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

–     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Dalam Negeri.

–     Peraturan DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Tangerang Selatan.

–     Surat Keputusan Sekretarian DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor : Nomor: 175/91A/Set. DPRD/ 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Fasilitasi Pembuatan Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.

v  Artikel

–     (Drs. Nanang Nugraha, S.H., M.Si judul artikel Tinjauan Hukum Pemerintahan Daerah Menurut Teori Dan Sejarah Hukum Pemerintah Daerah)

KESELAMATAN HAKIKI…, SUDAHKAH ANDA MERAIHNYA?

يَقُولُ حَذَّاء اللَّفَاف: قَالَ رَجُلٌ لِحَاتِمٍ الْأَصَمِّ: مَا تَشْتَهِي؟، قَالَ: ” أَشْتَهِي عَافِيَةَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ “، قُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَتِ الْأَيَّامُ كُلُّهَا عَافِيَةً؟، قَالَ: ” إِنَّ عَافِيَةَ يَوْمِي أَنْ لَا أَعْصِي اللهَ فِيهِ ”
Hadzdzaa’ Al-Laffaaf berkata : Ada seseorang berkata kepada Haatim Al-Ashom, “Apa yang engkau hasratkan?”. Ia menjawab, “Aku berhasrat keselamatan hari ini hingga malam hari nanti”. Akupun berkata kepada Hatim, “Bukankah seluruh hari-harimu keselamatan?”, Haatim berkata, “Sesungguhnya keselamatan hariku adalah hari dimana aku sama sekali tidak bermaksiat kepada Allah pada hari tersebut” (Atsar diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu’abul Iman no 6858
Tiada hari tanpa kemaksiatan…mat­a bermaksiat…lisa­n bermaksiat…hati­ bermaksiat…
Sungguh indah jika kita bisa melalui hari-hari tanpa kemaksiatan…sun­gguh kemaksiatan akan menghilangkan keselamatan dan mendatangkan bencana di dunia dan akhirat.
Siapa diantara kita yang merasa aman dan selamat dari adzab akhirat jika hari-hari kita isi dengan kemaksiatan?, sementara Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam takut kepada adzab akhirat jika beliau bermaksiat??
إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
Sesungguhnya jika aku bermaksiat kepada Tuhanku, sungguh aku takut akan siksa hari yang besar (kiamat)”. (QS Yuunus : 15)
قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
Katakanlah: “Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar (hari kiamat), jika aku bermaksiat kepada Tuhanku.” (QS Al-An’aam : 15)

Sumber: Firanda andirja

Menelaah Konsep Revolusi Mental..

Ketika membaca sebuah artikel yangg telah ditulis oleh capres dari PDIP yaitu Joko widodo yang dimuat harian Kompas nasional sabtu, 10 Mei 2014 tentang “Revolusi Mental”.

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/10/1603015/Revolusi.Mental

Inti pokok permasalahan munculnya konsep Revolusi Mental berlatar belakang sebagai berikut:
– perekonomian indonesia secara dinamis meningkat atau membaik tetapi kegalauan masyarakat masih dirasakan;
– dalam era reformasi hanya terlihat perubahan pada institusi saja. oleh karena itu, perubahan bukan hanya di institusi tetapi menyetuh perubahan manusianya yg menjalankan sistem institusi tersebut;

Revolusi Mental

Saat ini cendrung menerapkan prinsip-prinsip paham liberalisme yang jelas tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan.

Karena semua kesalapahaman dalam membangun bangsa ini dikarenakan praktek-praktek yang buruk dizaman order baru.

Dalam memakai konsep Revolusi Mental kita bisa menggunakan Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, ”Indonesia yang berdaulat secara politik”, ”Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan ”Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”.

Kita harus menciptakan sebuah sistem politik yang akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tindakan intimidasi.

Masalah pertahanan, ekonomi, dan kebudayaan. Jadi apa yang dipaparkan diatas adalah sebuah konsep menuju Revolusi Mental dng merubah spritual.

Teknis merealisasikan Revolusi Mental ini dilaksanakan dari tingkat kecil yaitu keluarga sampai tingkat besar yaitu Nasional. Itulah memaparan Revolusi Mental yang disusun oleh joko widodo dalam artikelnya.

~Kritikan Kecil terhadap Revolusi Mental~

Setelah ditelaah dan dianalisis sedikit demi sedikit oleh saya bahwa substansi konsep Revolusi Mental masih belum bisa menyentuh perubahan dalam membangun karakter bangsa. Persoalnya pencetus konsep Revolusi Mental ini lupa dengan keadaan sekarang pasca joko widodo telah menjadi konsumsi publik. Kita Langsung saja kepembahasan mengenai artikel Konsep Revolusi mental.

kenapa harus ada revolusi?

Revolusi adalah perubahan yang secara drastis dalam waktu yang singkat atau lama berdampak pada masyarakat. Biasanya revolusi ini dipakai dalam kancah politik karena merubah tatanan kehidupan bernegara maupun sosial dari paradigma lama ke yang baru. Akan tetapi dalam sejarah revolusi ini lebih cendrung perubahan secara singkat. Demikian penafsiran singkat tentang makna dari Revolusi.

Apakah benar bangsa ini perlu di revolusi mental khususnya masyarakat yang terasa galau, dengan merubah pola pikirnya.

Saya pikir Kegalauan masyrakat ini perlu diteliti secara komprehensip, jangan hanya karena latar belakang persoalan tersebut sebatas mistrust in institutional yang tidak becus dalam mengelolah. Maka terjadilah protes-protes bermunculan. Komponen masyarakat indonesia mempunyai keanekaragaman dari pemahaman, perilaku, dan interaksi sosial. Kadang ada masyarakat yang menhormati pada jalannya roda pemimpin negara dan ada yang selalu kritis terhadap jalannya roda pemimpin negara. Jadi Konsep Revolusi Mental ini perlu di evaluasi lagi, khususnya berkaitan dengan masyarakat dan negara. Intinya belum ada mekanisme cara mengatasi kegalauan masyarakat dalam konsep Revolusi Mental. Lain dengan konsep keislaman, ketika keresahan jiwa melanda maka solusinya mendekatkan kepada Allah Subhana wa ta’alla dengan cara berdzikir, itu contoh kecil dalam mengatasi kegelisahan jiwa

~Korelasi antara konsep dengan realita~

Kebobrokan institusi negara karena pelaku yang menjalankan sistemnya telah melakukan penyimpangan dalam mengelolah keuangan negara. Oleh karena itu, Perubahan bukan hanya pada institusi saja akan tetapi yang menjalankan sistemnya harus ikut di rubah. Apakah realisasi cara merubah yang ditunjukan oleh joko widodo (jabatan gubernur) tanpa disadari dengan mekanisme seperti yang terjadi pada pemecatan kepala Sekolah SD makasar jakarta timur atau selalu mendukung statement Pemecatan dari perkataan wakil gubernur terhadap pegawai yang melanggar hukum kecil maupun besar. Kalau kasusnya besar no problem, tapi kalau kasus kecil seperti tidak disiplin kerja sampai kasus pemecatan kepala sekolah. Apakah ini yang dilakukan oleh pencetus bahwa Revolusi Mental diatasi dengan tindakan Pemecatan. Menduga persoalan birokrat yang melakukan pengelolahan keuangan yang buruk. Apa solusinya dengan pemecatan massal, ini juga bisa disebut sebuah revolusi. Tetapi itu tidak effektif. Kenapa? Karena bisa mengganggu stabilitas roda pemerintahan. Tidak semua yang menjalankan institusi atau birokrasi itu buruk. Yang penting peran KPK lebih diperhatikan dari Fungsi dan kewenangannya.

Tentang kebudayaan. Singkat saja bahwa konsep Revolusi Mental memenuhi unsur menjaga peradaban budaya yang tidak sesuai dengan leluhur nusantara. Revolusi Mental ini bisa menjadi mental (balik arah), ketika sang pencetus telah menikmati budaya asing dengan menonton konser Metalica. Coba pencetus renungkan tingkah lakunya dengan konsep Revolusi Mental.

Tentang penegakkan Hukum khususnya pemberantasan Korupsi. Sang pencetus lupa atau tidak mengetahui bahwa tingkat korupsi yang di lakukan Kader PDIP adalah peringkat pertama berdasarkan sumber Indeks korupsi yang dirilis oleh ICW periode 2002-2014. Jadi bagaimana mekanisme pemberantasan korupsi dengan revolusi mental sedangkan partai pengusung belum di bina dengan konsep Revolusi Mental. Apalagi gagasan Revolusi Mental ini timbul setelah caleg yang lolos telah mengeluarkan biaya besar-besaran.

Tentang Pertahanan nasional. Pencentus Revolusi Mental selalu mengadopsi pemikiran-pemikiran Bung Karno. Era bung karno Anggaran terbesar dialokasikan pada TNI. Sedangkan peraturan perUUan sekarang alokasi anggaran yang besar berada di bidang pendidikan. Arus Revolusi Mental ke bidang pertahanan seperti apa? Apakah disamakan dengan kegalauan masyarakat.

Joko widodo menanggap konsepnya Revolusi Mental dapat dijalankan dengan konsep trisakti yang pernah dipidatokan oleh Bung Karno. Bahkan konsep Revolusi Mental ini bisa diaplikatifkan berdampingan dengan konsep-kansep bung Karno. Sangat disayangkan bahwa program kerja calon presiden terlalu fanatik dengan konsep bung karno, apakah nantinya juga Nasakom disisipkan dalam konsep Revolusi Mental. Jadi Buatlah konsep dan karya hasil sendiri yang bisa menggebrakan dan membangun karakter bangsa ini. Karakter building bukan hanya terdapat dalam konsep revolusi mental saja, islam juga bisa dikatakan sebagai konsep karakter buiding untuk masyarakat indonesia. Disitulah terukur dan teruji seorang pemimpin dalam mengelolah bangsa ini.

Kesimpulannya konsep Revolusi Mental membingungkan dan substansinya masih mentah. Saya rasa konsep ini dibuat atas sepintas pikiran saja atau bisa dibilang ide yang datang dengan tiba-tiba. Belajarlah dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bahwa suri keteladan beliau bisa mempengaruhi perubahan tata kehidupan masyarakat. Janganlah membuat suatu program kerja mengarah pada perubahaan tata kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Rakyat Indonesia sudah menerapkan tata kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dengan dilandasi keislaman dan UUD 1945.

Saran

Kita sudah memasuki era globalisasi dengan perdagangan bebas, carilah program kerja yang ada hubungannya dengan itu. Dan juga kaitkan program kerja yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. Bahwa rakyat indonesia menginginkan konsep yang pasti-pasti saja. Contoh menaikan pendapatan perkapita, oleh karena itu susunlah mekanisme bagaimana merealisasikan program kerja itu tepat pada sasarannya. Bukannya saya menghakimi bahwa konsep Revolusi Mental ini buruk, tetapi saya hanya melihat konsep tersebut yang mengarah pada perubahan yang ambigu (ketidakjelasan). Kalaupun Konsep Revolusi Mental ini tetep kekeh untuk direalisasikan dan beranggapan cocok untuk diterapkan jaman sekarang. Kita liat saja nanti apakah effektif atau tidak.

Sekilas motto “Menginginkan negara ini rakyatnya sejahtera itu pasti, buatlah konsep kerja yang pasti bukan yang sulit dimengerti”

Itu saja kritikan kecil dari saya atas konsep Revolusi Mental.

Pilihan Allah اَللّهُ سبحانه وتعالى adalah yang terbaik

Pilihan Allah اَللّهُ سبحانه وتعالى adalah yang terbaik

إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Yaa akhi/ukhti tidak kita sadari ketika sesuatu yang diinginkan ternyata untuk waktu kedepannya tidaklah bagus untuk kita. Sebagaimana cerita yang akan disampaikan, mudah-mudah kita dapat membuka pemahaman kita, walaupun ini adalah sebuah cerita yang pada akhirnya mendapatkan kenikmatan yang begitu menghayati.

Disuatu negeri Ada seorang raja dan perdana menteri yang selalu mengatakan “ini pilihan terbaik bagi Allah”. Pada saat itu di bagian negeri tertimpa musibah. Lalu sang raja mengutus perdana menterinya untuk mengunjung’i penduduk tersebut. Setelah sampai disana perdana menteri mengatakan kepada penduduk setempat “ini pilihan terbaik bagi Allah”.

Suasana dilingkungan kerajaan, saat Raja melakukan sesuatu Allah memilih yang terbaik, jari sang raja terpotong. Terdengarnya oleh perdana menteri maka dia kembali kekerajaan dan menemui sang raja tersebut. Setelah perdana menteri itu menemui raja maka berkata “ini pilihan terbaik bagi Allah, lalu raja tersebut marah kepada perdana menteri “kenapa bisa, jari putus itu adalah pilihan terbaik bagi Allah” pada akhirnya perdana menteri di jebloskan ke penjara. Lalu perdana menteri berkata “ini pilihan terbaik bagi Allah”.

Suatu ketika sang raja dan beberapa prajurit melakukan perjalanan dalam rangka berburu di hutan tanpa disadari rombongan pergi terlalu jauh dari kerajaan. Di tengah perjalanan rombongan tersebut di tangkap dan di tawan oleh sekelompok orang yang masih menganut penyembah dewa. Tiba saatnya upacara persembahan kepada dewa yang korbanya adalah raja dan prajuritnya dijadikan persembahan untuk dewa. Satu-persatu prajuritnya dipenggal, tiba saat si raja untuk dijadikan tumbal, akhirnya si raja tidak dijadikan sebagai tumbal karena ada kecacatan dalam tubuhnya yaitu jarinya yang putus. Bahwa penyembahan dewa tersebut haruslah bagus tanpa cacat. Akhirnya raja dibebaskan.

Diperjalanan pulang raja tersadar apa yang pernah diucapkan oleh perdana menteri itu. Tiba di kerajaan perdana menteri dibebaskan oleh raja dan meminta maaf kepada perdana menteri. Dalam benak raja ada inisiatif bertanya kepada perdana menteri dan berkata “mengapa saat kamu dipenjarakan kamu mengatakan ini pilihan terbaik bagi Allah”. Lalu perdana menteri menjawab “seandainya aku tidak dipenjara lalu ikut berburu dengan raja maka aku sudah mati dalam persembahan berhala oleh sekelompok orang”

Coba kita pahami dengan sebaik-baiknya dari cerita di atas, di mana kenikmatan yang diraih dari pilihan terbaik bagi Allah. Lalu hubungkan ayat Al Qur’an, yaitu:

“Boleh jadi, kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah yang paling mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:216)

Ini adalah karangan dengan argumentasi tersendiri yang maknanya perkataan diambil dari seorang ustadz.

Sumber: cerita pendek Ust. Firanda Andirja

Pembuatan PERDA Usulan Pemerintah Daerah Study Analisis PemKot Tangerang Selatan (Bagian 1)

Pemerintah Kota

(Bagian 1)

Pembuatan PERDA Usul Pemerintah Daerah Yang Disesuaikan Dengan

 Peraturan Perundang-undangan

Study Analisis Penyusunan Peraturan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan

 

Alhamdulillah, Puji Syukur bagi Allah Subhana wa ta’alla serta shalawat dan salam senantiasa kepada Nabi kita Rasulullah sholallahu alaihi wa salam berserta keluarganya dan para sahabat-sahabat beliau.

Penyesuaian kebijakan hukum terhadap tata kehidupan daerah tak luput dari sebuah produk hukum tertulis sebagai bentuk Otonomi daerah yang meliputi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konsep otonomi terkandung kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu kaitannya dengan demokrasi sangat erat. Dalam konteks yang masih berkaitan, bahkan Muthalib dalam Sudantoko (2003:21) menyamakan otonomi daerah dengan demokrasi:

“Secara konseptual, otonomi daerah cenderung menjadi sebuah sinonim dari kebebasan daerah untuk menentukan nasib sendiri atau demokrasi lokal. Tak ada lembaga tunggal tetapi masyarakat daerah dan para wakil rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam hubungan dengan lingkup kekuatan daerah. Intervensi pemerintah pusat dapat dibenarkan saat terdapat kepentingan atau urusan lebih besar yang merupakan kewenangannya. Oleh karena itu, masyarakat umum dan para wakilnya secara mandiri dapat menyatakan keberatan atau menolak terhadap masyarakat daerah dan para wakilnya tersebut.” (http//:nurjatiwidodo.lecture.ub.ac.id)

Pada dasarnya kebijakan daerah biasanya dalam bentuk legal draf yang di bahas antara  pemerintah dengan DPRD memuat kesepakatan terhadap aturan-aturan hukum untuk mengikat publik agar penerapan kebijakan daerah dapat dipatuhi oleh masyarakat daerah. Penertiban publik dari hal-hal kesemrautan jasa, pelayanan buruk serta pelanggaran-pelanggaran administrasi maupun norma hukum masyarakat, maka dibutuhkan suatu aturan hukum yang dapat mengembalikan keadaan tersebut dari sesuatu yang buruk  menjadi kondusif dan lancar.

Proses Pembuatan Perda Menurut Peraturan Perundangan-undangan  

Berdasarkan peraturan tersebut bahwa produk hukum daerah meliputi 3 unsur produk, antara lain;

·      Perda (peraturan daerah);

·      Perkada peraturan kepala daerah, dan;

·      PB KDH (peraturan bersama gubernur/walikota/bupati).

Dalam pembahasan ini saya menganalisi pembentukan produk hukum daerah berupa perda yang dibahas antara pemerintah dengan DPRD disesuaikan dengan permendagri 53 tahun 2011.  Menentukan apa-apa yang dijadikan dasar dari kebijakan daerah, itu dituangkan dalam bentuk program legislasi daerah (prolegda) yang masing-masing lembaga daerah yaitu pemerintah daerah dengan DPRD mengusulkan judul-judul raperda untuk dijadikan sebagai prolegda, dalam Pasal 8 mengatakan:

(1)     Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.

(2)     Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:

a.    perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;

b.    rencana pembangunan daerah;

c.    penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

d.    aspirasi masyarakat daerah.

Setelah prolegda disahkan, maka mulailah tahap awal proses pembuatan raperda yang akan dibahas tahap demi tahap. Perlu diketahui dalam peraturan tersebut rancangan peraturan daerah dapat diusulkan 2 (dua) lembaga daerah yaitu pemerintah daerah dengan DPRD sebagaimana Pasal 16, mengatakan:

Kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda”

Dan Pasal 27, mengatakan:

“Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda”

Jadi kesimpulan dari pasal-pasal tersebut bahwa pemerintah daerah dan DPRD dapat mengajukan usulan raperda walaupun pengkonsepan raperda berada ditangan unsur-unsur pemerintah daerah dan DPRD.  Yang jadi inti pembahasan ini raperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah, Insya Allah nanti penulis akan menganalisis pembuatan raperda dari lingkungan DPRD pada bagian ke 2 (dua).

Langkah-langkah dalam proses pembentukan raperda dilingkungan pemerintah daerah menurut permendagri No. 53 Tahun 2011, yaitu:

Pertama: berdasarkan Pasal 16 Kepala daerah mengintruksikan kepada SKPD terkait untuk menyusun atau mengkonsep raperda yang sesuai dengan prolegda yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD.

 

Kedua: Pimpinan SKPD menyusun atau mengkonsep raperda disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan selanjutnya diajukan ke biro hukum pemerintah daerah, berdasarkan Pasal 17 ayat 1 dan 2. Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

a.        APBD;

b.        pencabutan Perda; atau

c.         perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;

hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 ayat (1).

 

Ketiga: berdasarkan Pasal 19  ayat 1 dan 2 tata penulisan dan penyusunan muatan pokok pikiran raperda mempunyai persyaratan khusus yang diatur dalam permendagri No. 53 Tahun 2011, yaitu:

(1)     Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

a.         latar belakang dan tujuan penyusunan;

b.         sasaran yang akan diwujudkan;

c.         pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

d.         jangkauan dan arah pengaturan.

 

(2)     Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:

1.             Judul

2.             Kata pengantar

3.             Daftar isi terdiri dari:

a.        BAB I       : Pendahuluan

b.        BAB II      : Kajian teoritis dan praktik empiris

c.         BAB III     : Evaluasi dan analis peraturan perundang undangan terkait

d.        BAB IV     : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

e.        BAB V      : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda

f.          BAB VI     : Penutup

4.             Daftar pustaka

5.             Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

 

Keempat: Pembahasan intern terhadap raperda dikoordinasikan oleh bagian hukum pemerintah daerah untuk  pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, berdasarkan Pasal 20 ayat 1 dan 2.

Kelima: kepala daerah membentuk Tim penyusunan raperda, susunan anggota terdiri dari:

a.        Penanggung Jawab        : Kepala Daerah

b.        Pembina                           : Sekretaris Daerah

c.         Ketua                                : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan

d.        Sekretaris                        : – Provinsi: Kepala Biro Hukum; atau

       Kabupaten/Kota:  Kepala Bagian Hukum

e.        Anggota                            : SKPD terkait sesuai kebutuhan

 

Lalu ketua Tim melaporkan perkembangan raperda kepada Sekretaris Daerah, Berdasarkan pada Pasal 21 dan 22.

Keenam:Pada Pasal 23 perda yang dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukanRancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

 

Ketujuh: sekretaris daerah dapat melakukan perubahan untuk menyempurnakan raperda yang telah di paraf, setelah penyempurnaan maka raperda dikembalikan kepada SKPD pemerkasa. Dari hasil penyempurnaan tersebut disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala biro hukum atau kepala bagian hukum pemerintah kota serta pimpinan SKPD terkait, lalu sekretaris daerah menyampaikan raperda kepada kepala daerah, berdasarkan pasal 24.

 

Kedelapan: Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan, berdasarkan Pasal 25.

 

Kesembilan: Persiapan pemerintah kota yang dilakukan untuk membahas raperda dengan DPRD, antara lain:

(1)     Kepala daerah membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2)     Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.

 Kesepuluh: untuk pembahasan raperda antara pemerintah daerah dengan DPRD dapat dilihat pada Pasal 34 ayat 1 dan 2. Penjelasan ayat 1 menerangkan pembahasan raperda antara pemerintah daerah dengan DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama dan ayat 2 menerangkan pembahasan raperda antara pemerintah daerah dengan DPRD mempunyai 2 (dua) tahap tingkat pembicaraan.

 Kesebelas: Berdasarkan Pasal 35 huruf a pada pembicaran tingkat I antara pemerintah daerah dengan DPRD meliputi:

·           penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;

·           pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan

·           tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi.

 Keduabelas: Selanjutnya berdasarkan pasal 36 bahwa pembicaraan tingkat II meliputi :

v  pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

·      penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi danhasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c; dan

·      permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

v  pendapat akhir kepala daerah.

 

Ketigabelas:Raperda yang mendapatkan persetujuan antara kepala daerah dan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada kepala daerah, jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal persetujuan bersama, berdasarkan pasal 40.

 

Keempatbelas: Penetapan Raperda menjadi perda melalui proses yang berdasarkan pada pasal 40, yaitu:

(1)  Kepala daerah menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.

(2)  Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

(3)  Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi:  Perda ini dinyatakan sah.

(4)    Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

(5)  Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Aplikatif Proses Pembuatan Raperda Di Daerah Kota Tangerang Selatan

Pembentukan produk hukum daerah kota tangerang selatan haruslah disesuaikan dengan isi materi peraturan menteri dalam negeri no. 53 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah. Analisis terhadap pembentukan perda di kota tangerang selatan hanyalah sebagai refleksi hoby penulis untuk penyesuaian terhadap aplikatif dari pembentukan perda khususnya di kota tangerang selatan dengan peraturan pemendagri nomor 53 tahun 2011.  Data – data yang dijadikan refrensi untuk artikel ini tidaklah banyak, hanya beberapa saja yang dicantumkan sebagai sumber materi karena penulis  sebagai staf pelaksana Pengkajian Hukum di Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan mengetahui kegiatan pembuatan raperda  kota tangerang selatan dari awal sampai disahkannya menjadi perda. Refrensi yang dijadikan acuan penulis terhadap proses pembentukan raperda yang aplikatif berdasarkan pada peraturan tata tertib DPRD kota tangerang selatan dan surat  keputusan sekretaris DPRD kota tangerang selatan. Keputusan sekretaris  tersebut menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga Sekretariat DPRD sebagai fasilitasi dalam menunjang kegiatan-kegiatan DPRD salah-satunya adalah pembentukan raperda di kota tangerang selatan. Agar tidak terjadinya pertentangan antara SK Sekretaris  DPRD Kota Tangerang Selatan dengan Permendagri no. 53 tahun 2011 dan Peraturan DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tangerang Selatan, maka SK tersebut disesuaikan dengan cermat dalam menyusunan SOP tentang pembentukan raperda di kota tangerang selatan. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor: 175/27A/Set.DPRD/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Pembuatan Peraturan Daerah, Dari Mulai Penyerahan Prolegda Sampai Dengan Disahkan Menjadi Peraturan Daerah,  maka penulis akan menjelaskan yang disesuaikan dengan peraturan lainnya adalah sebagai berikut:

Pertama: Prolegda usulan pemerintah Kota Tangerang Selatan disampaikan kepada Ketua DPRD kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Pasal 11 Permendagri no. 53 tahun 2011 mengatakan:

“Kepala daerah menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD”

 

Kedua: Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan melakukan rapat internal dengan Pimpinan DPRD, Banleg dan Sekretaris DPRD beserta jajaran membahas usulan prolegda pemerintah kota tangerang selatan.

Ketiga: Hasil rapat tersebut Ketua DPRD kota Tangsel memberikan kembali kepada Badan legislasi DPRD kota tangerang selatan untuk mengkaji usulan prolegda dari Pemerintah Kota tangerang selatan.

Keempat: Rapat Koordinasi antara Banleg DPRD dengan bagian hukum pemerintah kota tangerang selatan bersama SKPD pengusul.

Kelima: Setelah rapat terlaksana, maka banleg melaporkan hasil rapat koordinasi kepada rapat badan musyawarah kota tangerang selatan dan mengagendakan pengesahan prolegda kota tangerang selatan. Berdasarkan Pasal 47 peraturan DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor 1 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kota Tangerang Selatan tugas Bamus, meliputi:

a.        Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang;

b.        Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut  pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD;

c.  Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

d.        Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;

e.        Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;

f.          Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan

g.        Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada bamus.

 

Keenam: Penetapan Prolegda dalam rapat paripurna DPRD kota tangerang selatan, berdasarkan Pasal 13 ayat 2 dan 3 Permendagri No. 53 Tahun 2011, mengatakan:

a.     Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;

b.     Prolegda ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Lanjutan proses penyusunan raperda setelah pengesahan prolegda kota tangerang selatan.

Ketujuh: Raperda usulan pemerintah kota disampaikan kepada ketua DPRD kota tangerang selatan melalui surat lalu disiapkan dan diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah itu ketua DPRD menyampaikan raperda usulan pemerintah kota kepada banleg DPRD untuk dilakukan pembahasan mendalam dengan perwakilan pemerintah kota yaitu bagian hukum bersama SKPD pengusul. Penjelasan pembahasan rapat antara badan legislasi dengan perwakilan pemerintah kota melakukan rapat koordinasi terkait  pokok pikiran dan muatan materi terhadap raperda yang diusulkan oleh pemerintah kota.

 

Kedelapan: Rapat Badan Musyawarah DPRD kota tangerang selatan membahas terkait laporan hasil rapat kordinasi antara banleg dengan bagian hukum pemkot beserta SKPD pengusul, merekomendasikan panitia khusus, dan jadwal rapat paripurna tentang penetapan raperda dan penetapan panitia khusus. Berdasarkan Pasal 47 peraturan DPRD nomor 1 tentang tata tertib DPRD kota tangerang selatan.

Kesembilan: Pembahasan raperda pada pembicaraan tingkat I di Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 35 huruf a, mengatakan:

v  Dalam hal Rancangan Perda berasal dari kepala daerah dilakukan dengan:

·       penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;

·       pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan

·       tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi.

Kesepuluh: kegiatan panitia khusus berdasarkan hasil keputusan rapat paripurna DPRD kota tangerang selatan tentang penetapan raperda apabila hasil keputusan persetujuan dengan perubahan. Apabila hasil rapat paripurna DPRD dengan hasil persetujuan tanpa pengubahan. Maka pembahasan dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II, sebagaimana pada pasal 36 Permendagri no. 53 tahun 2011, mengatakan:

v  Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

·   Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi danhasil pembahasan, dan;

·           Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

v  Pendapat akhir kepala daerah.

 

Kesebelas: Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kota Tangerang Selatan dengan Pemerintah Kota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sebagaimana Pasal 40 ayat 1 permendagri no.53 tahun 2011 dan Pasal 88 peraturan DPRD kota tangerang selatan nomor 01 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD kota tangerang selatan.

Penulisan ini merupakan penjelasan terhadap penyusunan produk hukum daerah berupa raperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah selaku walikota sebagai kepala daerah pembuat kebijakan (make policy) untuk kepentingan daerahnya. Alangkah bagusnya apabila penyusunan raperda di suatu daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada guna perda itu bisa dipertanggung-jawabkan untuk keperluan daerah. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi pembaca sebagai keinginan mengetahui seluk-beluk pembuatan perda ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sekian dan terima kasih.

 Bagian 2 (dua) akan menyusul……

 Daftar Pustaka

v  Peraturan Perundang-undangan

     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Dalam Negeri.

  Peraturan DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Tangerang Selatan.

    Surat Keputusan Sekretarian DPRD Kota Tangerang Selatan Nomor : 175/27A/Set.DPRD/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Pembuatan Peraturan Daerah, Dari Mulai Penyerahan Prolegda Sampai Dengan Disahkan Menjadi Peraturan Daerah.

v  Artikel

     http//:nurjatiwidodo.lecture.ub.ac.id

 

Adab Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Dalam Pandangan Syar’i

Adab Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Dalam Pandangan Syar’i

Menasehati Penguasa.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلاَ يُبْدِ لَهُ عَلاَنِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلاَّ كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ لَهُ

“Barangsiapa yang hendak menasihati pemerintah dengan suatu perkara maka janganlah ia tampakkan di khalayak ramai. Akan tetapi hendaklah ia mengambil tangan penguasa (raja) dengan empat mata. Jika ia menerima maka itu (yang diinginkan) dan kalau tidak, maka sungguh ia telah menyampaikan nasihat kepadanya. Dosa bagi dia dan pahala baginya (orang yang menasihati).” (HR. Ahmad 3: 403. Syaikh Syu’aib Al Arnauht mengatakan bahwa hadits ini hasan dilihat dari jalur lain).

(Ust Haris)

TIDAK SUKA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, TIDAK BOLEH MELAKUKAN DEMONSTRASI

Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda,

السَمْع وَالطَاعَة عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

“Seorang muslim wajib mendengar dan taat (kepada pemerintah muslim) dalam perkara yang ia sukai atau ia benci selama ia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila ia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” [HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyaLlaahu’anhuma]

Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam juga bersabda,

من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية

“Barangsiapa yang melihat sesuatu yang tidak ia sukai pada pemimpinnya hendaklah ia bersabar, karena sesungguhnya barangsiapa yang berpisah dengan pemerintah sejengkal saja kemudian ia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu’anhuma]

Twitter: @SofyanRuray
FB: http://www.facebook/SofyanRuray
Blog: http://www.nasihatonline.wordpress.com

JADIKAN APBD SEBAGAI SUMBER ENERGI MENUJU PEMBANGUNAN DAERAH YANG BAIK

JADIKAN APBD SEBAGAI SUMBER ENERGI MENUJU PEMBANGUNAN DAERAH YANG BAIK

 “Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri hidaya, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. maka tidak ada yang dapat memberikan hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada ilahi yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu A’laihi Wasallam adalah hamba dan Rasul-Nya” Amma Ba’du

Perencanaan Daerah

Perencanaan daerah merupakan arah kebijakan masa depan dalam menentukan perjalanan sebuah daerah menuju kesejahteraan masyarakat daerah yang merata. Bagaimana mekanisme menjalankan kebijakan daerah yang tidak lepas dari yang namanya finansial, kenapa? Karena segala sesuatu kebijakan daerah  ditentukan dengan nilai finansial contoh pembangunan infrakstruktur jalan-jalan dengan tujuan agar melancarkan stabilitas ekonomi sebuah daerah membutuhkan akses bagi transportasi pengangkutan barang agar perdagangan barang tersebut lancar dan tepat waktu dalam menentukan nilai jual-beli. Itu hanya sebagian contoh kecil sebuah permasalahan yang ada dalam ruang lingkup perekonomian daerah, masih banyak persoalan-persoalan kebijakan atau perencanaan daerah yang berhubungan dengan tingkatan pengunaan finansial daerah. Apapun dari bentuk-bentuk perencanaan daerah ada baiknya kita mengharuskan mengetahui arti kata atau definisi perencanaan itu sendiri. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan perencanaan adalah sebagai berikut:

“Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”

Oleh karena itu, perencanaan adalah proses penentu arah kebijakan-kebijakan daerah untuk masa yang  akan datang, jadi UU No. 25 tersebut ada istilah-istilah yang berkaitan memuat ketentuan umum perencanaan pembangunan tingkat daerah yang diatur dalam Pasal 1 dan 5, antara lain:

·         Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

·         Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

·         Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

·         RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah  yang mengacu pada RPJP Nasional.

·         RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas  Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

·         RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kesimpulan dari peraturan UU No.25 tahun 2004 bahwa terhadap perencanaan dibentuk dalam sebuah dokumen penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah serta penjabaran program perencanaan pada satuan kerja perangkat daerah dalam jangka waktu panjang dan menengah. Selanjutkan akan membahas tentang bagaimana mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari sebuah design perencanaan daerah yang dibuat oleh instansi-instansi daerah yang nantinya akan menjadi  program pembangunan daerah.

Proses Mekanisme  Pembentukan Perencanaan Daerah Jangka Panjang, Menengah, Dan Tahunan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.

a.    RPJP Daerah

Konsep  perencanaan daerah dari tahan penyusunan dan realisasikanya disesuaikan dengan UU No. 25 tahun 2004 (mekanisme secara umum), berawal dari memulai dari Bappeda mempersiapkan RPJP (rancangan perencanaan jangka panjang) Daerah, lalu Bappeda menyelenggarakan musrembang jangka panjang daerah. Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah, lalu RPJP daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Demikian proses penyusunan RPJP Daerah dalam waktu jangka panjang.

b.    RPJM Daerah 

Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah, lalu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya  dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana berpedoman pada RPJP Daerah. Setelah selesai persiapan RPJM Daerah maka Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah, musrembang RPJM Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Akhir dari proses musrembang Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah, selanjutnya dari perencanaan tersebut dijadikan legalitas agar mengarah pada kebijakan maka RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik  dan Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM.

c.     RPJT Daerah

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD, setelah itu Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD,  jadi Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang dan Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang paling lambat bulan Maret l Rancangan RKPD  sebagai bahan Musrembang lalu Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang.  Selanjutnya RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, bahwa RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Demikian penjabaran perencanaan daerah dalam waktu panjang, menengah, maupun tahunan. Sesungguhnya perencanaan dalam menentukan arah kebijakan daerah merupakan konsep yang sangat dibutuhkan oleh lembaga daerah guna kebijakan-kebijakan daerah dapat menjadi tepat sasaran output ditengah-tengah masyarakatnya. Adapun metode-metode koordinasi kebijakan daerah dalam peraturan tersebut adalah:

·      Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya.

·      Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.

·  Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

·      Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antarkabupaten/kota.

APBD

Awal dari artikel ini telah saya jelaskan bahwa Pembangunan daerah tidaklah lepas dari apa yang namanya finansial, artinya menentukan pembangunan daerah haruslah tercantum dalam anggaran daerah. Jadi apa-apa yang menentukan arah kebijakan daerah dianggarkan dalam bentuk APBD yaitu adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan dari APBD ini tak lain adalah menentukan  kesejahteraan masyarakat (Sosial welfare)  salah satunya apabila managemen keuanggan (anggaran) dikelolah dengan baik. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja suatu aktivitas atau program  secara efisien dan efektif terhadap APBD ini yaitu pertama, kinerja anggaran (anggaran policy) dan kedua, anggaran kinerja (performance budget). Keterangannya adalah kinerja anggaran adalah alat atau instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja Kepala Daerah. Alat tersebut berupa strategi makri dan policy yang tertuang dalam propeda dan Renstrada, arah dan kebijakan umum APBD, Serta strategis dan prioritas APBD. Anggaran keuangan adalah alat atau instrumen yang dipakai oleh Kepala Daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada di bawah kendali kepala daerah selaku Kepala eksekutif (H.A Kartiwa, Proses Penyusunan APBD dan Arah Kebijakan Umum, Guru  Besar  Ilmu  Administrasi  Publik  FISIP  UNPAD.  Makalah  disampaikan  pada  Pelatihan  Pendalaman Kompetensi  bidang  tugas  legislatif  anggota  DPRD  Kabupatan  Sukabumi,  pada  tanggal  8  Desember  2004 bertempat di Hotel Pangrango Selabintana KM 7 Sukabumi).

Pengelolahan APBD sebagai kontrak sosial ini dapat dilihat dari tiga tahapan penting pengelolahannya, yaitu tahap (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, dan (c) pengendalian/pengawasan.  Untuk fungsi perencanaan sebaiknya sudah dilakukan DPRD sejak proses penjaringan aspirasi masyarakat (need assessment) hingga penetapan arah dan kebijakan umum APBD serta penentuan strategi dan prioritas APBD. Tahap pelaksanaan APBD dilakukan dengan menggunakan sistem akutansi yang sudah disesuaikan untuk menghasilkan dokumentasi pencatatan sebagai laporan pelaksanaan APBD oleh eksekutif, baik berupa laporan triwulan maupun laporan tahunan sebagai laporan pertanggung jawaban kepala daerah kepada DPRD. Tahap pengedalian/pengawasan, berbagai laporan (sebagai input) pelaksanaan APBD diproses dengan melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut, yang sekaligus dapat dipergunakan sebagai penilaian pertanggung-jawaban Kepala Daerah (H.A Kartiwa, Ibid).

Oleh karena itu untuk menjelaskan keterangan terhadap kegunaan APBD dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 mempunyai pokok-pokok yang menjadi pedoman dalam menyusun APBD tahun 2013 antara lain:

          Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah;

          Prinsip penyusunan APBD;

          Kebijakan penyusunan APBD, dan;

          Teknis penyusun APBD.

Penulis tidak menjadikan permendagri ini tentang pembentukan APBD yang bersifat umum mungkin saja bisa berubah dari tahun ketahun untuk menyesuaikan kebijakan yang baru. Akan tetapi bagaimana seharusnya fungsi dan tujuan APBD yang baik bila dilihat dari sisi metode dan dasar penyusunan yang nantinya dijadikan sebagai legalitas keuangan daerah dengan prinsip-prinsip tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi Lebih jelas lagi tujuan dari Permendagri tersebut merealisasikan kebijakan pemerintah, antara lain;

          Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 menetapkan bahwa tema pembangunan nasioanal adalam memperkuat ekonomi domestik bagi meningkatkan dan perluasan kesejahteraan rakyat dengan sasaran pertumbuhan ekonomi paling tidak 7 persen, pengangguran terbuka menurun menjadi 6,0-6,4 persen, kemiskinan menurun 9,5-10,5 persen. Dalam rangka pembangunan demokrasi 68-70 persen, dalam rangka pembangunan hukum 4,0 persen.

          Perinsip penyusunan APBD

o    Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

o    Tepat waktu;

o    Transparan;

o    Melibatkan partisipasi masyarakat;

o    Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

o    Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainya.

          Kebijakan Penyusun APBD

o    Pendapatan Daerah;

o    Belanja Daerah;

o    Pembiayaan daerah;

          Teknis Penyusun APBD

Penyusunan APBD dengan metode dan sistematisnya mengacu yang sudah dirancang atau digambarkan dalam permendagri ini.

Itulah sekilas penjelasan mengenai ruang lingkup APBD dari fungsinya dan tata cara merancang APBD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penulis adalah Jadikan APBD ini bermakna ditengah-tengah masyarakat agar mereka dapat mencicipi APBD ini dengan sebaik-baiknya dan merasakan pembangunan daerah yang merata dalam menyongsong hari kedepan, terimakasih atas perhatiannya. Salam Otonomi daerah, assalamualaikum warohmatullahi wabarokatu.

25 manfaat dari ber Istighfar.

25 manfaat dari ber Istighfar.

1. Menggembirakan Allah

Rasulullah bersabda, “Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir.” (HR.Bukhari dan Muslim).

2. Dicintai Allah

Allah berfirman, “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS.al-Baqarah: 222). Rasulullah bersabda, “Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya, bagaikan orang yang tidak berdosa.”(HR.Ibnu Majah).

3. Dosa-dosanya diampuni

Rasulullah bersabda, “Allah telah berkata,’Wahai hamba-hamba-Ku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang Aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepada-Ku, niscaya kalian Aku ampuni. Dan barangsiapa yang meyakini bahwa Aku punya kemampuan untuk mengamouni dosa-dosanya, maka Aku akan mengampuninya dan Aku tidak peduli (beberapa banyak dosanya).”(HR.Ibnu Majah, Tirmidzi).

Imam Qatadah berkata,”Al-Qur’an telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan obat kalian adalah istighfar.” (Kitab Ihya’Ulumiddin: 1/410).

4. Selamat dari api neraka

Hudzaifah pernah berkata, “Saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku, Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu menyebabkan ku masuk neraka’. Rasulullah bersabda,’Dimana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya, aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari semalam’.” (HR.Nasa’i, Ibnu Majah, al-Hakim dan dishahihkannya).

5. Mendapat balasan surga

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang didalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.”(QS.Ali’Imran: 135-136).

6. Mengecewakan syetan

Sesungguhnya syetan telah berkata,”Demi kemulian-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hamba-Mu selagi roh mereka ada dalam badan mereka (masih hidup). Maka Allah menimpalinya,”Dan demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan (beristighfar) kepada-Ku.”(HR.Ahmad dan al-Hakim).

7. Membuat syetan putus asa

Ali bin Abi thalib pernah didatangi oleh seseorang,”Saya telah melakukan dosa’.’Bertaubatlah kepada Allah, dan jangan kamu ulangi’,kata Ali. Orang itu menjawab,’Saya telah bertaubat, tapi setelah itu saya berdosa lagi’. Ali berkata, ‘Bertaubatlah kepada Allah, dan jangan kamu ulangi’. Orang itu bertanya lagi,’Sampai kapan?’ Ali menjawab,’Sampai syetan berputus asa dan merasa rugi.”(Kitab Tanbihul Ghafilin: 73).

8. Meredam azab

Allah berfirman,”Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun.”(QS.al-Anfal: 33).

9. Mengusir kesedihan

Rasulullah bersabda,”Barangsiapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka.”(HR.Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad).

10.Melapangkan kesempitan

Rasulullah bersabda,”Barangsiapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka,”(HR.Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad).

11.Melancarkan rizki

Rasulullah bersabda,”Sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rizkinya karena dosa yang dilakukannya.”(HR.Ahmad, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

12.Membersihkan hati

Rasulullah bersabda,”Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat, meninggalkannya dan beristighfar, maka bersihlah hatinya.”(HR.Nasa’i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tirmidzi).

13.Mengangkat derajatnya disurga

Rasulullah bersabda,”Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Hamba itu berkata,’Wahai Allah, dari mana saya dapat kemuliaan ini?’ Allah berkata,’Karena istighfar anakmu untukmu’.”(HR.Ahmad dengan sanad hasan).

14.Mengikut sunnah Rosulullah shallalhu ‘alaihi wasallam

Abu Hurairah berkata,”Saya telah mendengar Rasulullah bersabda,’Demi Allah, Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah (beristighfar) dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali’.”(HR.Bukhari).

15.Menjadi sebaik-baik orang yang bersalah

Rasulullah bersabda,”Setiap anak Adam pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat.”(HR.Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Hakim).

16.Bersifat sebagai hamba Allah yang sejati

Allah berfirman,”Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (Yaitu) orang-orang yang berdo’a:”Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka,”(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap ta’at, yang menafkahkan hartanya (dijalan Allah), dan yang memohon ampun (beristighfar) di waktu sahur.”(QS.Ali’Imran: 15-17).

17.Terhindar dari stampel kezhaliman

Allah berfirman,”…Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.”(QS.al-Hujurat: 11).

18.Mudah mendapat anak

Allah berfirman,”Maka aku katakan kepada mereka:”Mohonlah ampun (istighfar) kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai-sungai.” (QS.Nuh: 10-12).

19.Mudah mendapatkan air hujan

Ibnu Shabih berkata,”Hasan al-Bashri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahwa lahannya tandus, ia berkata, ‘Perbanyaklah istighfar’. Lalu ada orang lain yang mengadu bahwa kebunnya kering, ia berkata, ‘Perbanyaklah istighfar’. Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahwa ia belum punya anak, ia berkata,’Perbanyaklah istighfar’.(Kitab Fathul Bari: 11/98).

20.Bertambah kekuatannya

Allah berfirman,”Dan (dia berkata):”Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.”(QS.Hud: 52).

21.Bertambah kesejahteraanya

Allah berfirman,”Maka aku katakan kepada mereka:”Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.”(QS.Nuh: 10-12).

22.Menjadi orang-orang yang beruntung

Allah berfirman,”Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”(QS.an-Nur: 31).
Aisyah berkata,”Beruntunglah, orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka.”(HR.Bukhari).

23.Keburukannya diganti dengan kebaikan

Allah berfirman,”Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS.al-Furqan: 70).
“Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.”(QS.Hud: 114).

24.Bercitra sebagai orang mukmin

Rasulullah bersabda,”Tidak seorangpun dari umatku, yang apabila ia berbuat baik dan ia menyadari bahwa yang diperbuat adalah kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Dan tidaklah ia melakukan suatu yang tercela, dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya itu salah, lalu ia mohon ampun (beristighfar) kepada Allah, dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah, maka dia adalah seorang Mukmin.”(HR.Ahmad).

25.Berkeperibadian sebagai orang bijak

Seorang ulama berkata,”Tanda orang yang arif (bijak) itu ada enam. Apabila ia menyebut nama Allah, ia merasa bangga. Apabila menyebut dirinya, ia merasa hina. Apabila memperhatikan ayat-ayat Allah, ia ambil pelajarannya. Apabila muncul keinginan untuk bermaksiat, ia segera mencegahnya. Apabila disebutkan ampunan Allah, ia merasa gembira. Dan apabila mengingat dosanya, ia segera beristighfar.” (Kitab Tanbihul Ghafilin: 67).

Wallahu a’lam bish showab..

Sumber: kajian islami arrahma.com