Beranda » Ketatanegaraan » PARLEMEN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF AMANDEMEN UUD 1945

PARLEMEN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF AMANDEMEN UUD 1945

Gedung Parlemen RI

PARLEMEN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF AMANDEMEN UUD 1945

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئََاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا بَعْدُ

“Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri hidaya, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. maka tidak ada yang dapat memberikan hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada ilahi yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu A’laihi Wasallam adalah hamba dan Rasul-Nya”

A. AMANDEMEN UNDANG UNDANG 1945

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan secara fundamental dari pasca kemerdekaan hingga masa transisi kekuasaan pemerintahan yang dikendalikan secara absolut menjadi reformasi demokrasi. Mengarungi perjalanan politik ketatanegaraan indonesia dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, sudah beberapa kali di amandemen konstitusi indonesia untuk mencapai negara demokrasi. Bahwa konstitusi merupakan sebuah aturan yang tertinggi di dalam negara untuk menentukan arah kehidupan bernegara dan berbangsa serta bermasyarakat menuju alam demokrasi dan sejahtera. Definisi fungsi Konstitusi beragam dalam mengartikan atau mentafsirkan arti konstitusi, para ahli mempunyai pendapat masing-masing, antara lain:

K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara;

Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis;

Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dsb.

L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.

Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarti bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

Carl schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:
Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu;
Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara;

  •  Konstitusi sebagai bentuk negara;
  • Konstitusi sebagai faktor integrasi;
  • Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara .
  •   Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya).

 Konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan.

Konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya. (http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi)

Pada intinya bahwa konstitusi adalah sebuah aturan yang mengatur kehidupan bernegara dalam bentuk tertulis untuk menjadikan keselarasan norma hukum dan politik menuju kesejahteraan rakyat. Banyak fungsi kegunaan dan bentuk dari konstitusi negara secara mengikat untuk kemashalatan negara, kepemerintahan, dan masyarakat. Konstitusi Republik Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian terhadap kehidupan bernegara dan berbangsa, maka selanjutnya akan dijelaskan sejarah (historis) pembentukan Konstirusi republik indonesia.

Sejarah Awal

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang “Dasar Negara” yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata “Indonesia” karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial (“Semi-Parlementer”) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.
bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.

Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950

Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 – 1966)

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:

  • Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara;
  • MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup;
  • Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.

Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998)

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, di antara melalui sejumlah peraturan:

  • Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya;
  • Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

Periode 21 Mei 1998 – 19 Oktober 1999

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

Periode Perubahan UUD 1945

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

  • Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945;

B. PARLEMEN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF AMANDEMEN UUD 1945.

Unikameral Menjadi Bikameral

Bahwa sistem politik indonesia menerapkan 3 (tiga) pembagian kekuasaan yang disebut trias politika yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.  Pembagian kekuasaan ini merupakan sistem terhadap koordinasi atau hubungan (relationship) antara lembaga negara untuk menyelaraskan suatu kebijakan publik. Salah satu peran lembaga yang mendominasi terhadap jalannya pemerintah (eksekutif) dalam memutuskan kebijakan untuk publik negara adalah lembaga parlemen karena parlemen ini mempunyai fungsi sebagai pengawasan, pembentuk UU dan anggaran. Parlemen merupakan lembaga perwakilan rakyat yang di pilih melalui pemilihan umum dari partai politik maupun non-partai politik. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Setelah reformasi ketatanegaraan indonesia dan di amandemen UUD 1945, bahwa parlemen di indonesia telah berganti dari sistem parlemen unikameral menjadi sistem bikameral. Sistem dua kamar adalah praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bikameral) adalah parlemen atau lembaga legistlatif yang terdiri atas dua kamar. Di Britania Raya sistem dua kamar ini dipraktikkan dengan menggunakan Majelis Tinggi (House of Lords) dan Majelis Rendah (House of Commons). Di Amerika Serikat sistem ini diterapkan melalui kehadiran Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Indonesia juga menggunakan sistem yang agak mendekati sistem dua kamar melalui kehadiran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meskipun dalam praktiknya sistem ini tidak sempurna karena masih terbatasnya peran DPD dalam sistem politik di Indonesia. Amandemen UUD 1945 mengatur tentang parlemen, yaitu BAB VII Pasal 19 – 22B mengenai lembaga DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan BAB VIIA Pasal 22C – 22 D mengenai lembaga DPD (Dewan Perwakilan Daerah. artinya jelas bahwa sistem parlemen di indonesia menganut sistem bikameral yaitu parlemen dua kamar (DPR dan DPD). akan tetapi sistem bikameral ini masil tergolong soft-bicameral (semi bikameral), dimana kekuatan atau kekuasaan politik salah satu lembaga representatif tersebut masih lemah. Telah dijelaskan dalam Amandemen UUD 1945 fungsi dari kedua lembaga representatif  yaitu DPR dan DPD, antara lain:

Pasal 20 tentan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 22D tentang DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Dari penafsiran peraturan Amandemen UUD 1945 tentang fungsi parlemen antara DPR dan DPD, bahwa kekuatan kekuasaan terhadap kebijakan publik khususnya masalah regulasi lebih di dominasikan oleh lembaga DPR dibandingkan dengan kekuataan kekuasaan DPD, sebagai berikut:

1. DPR lebih leluasa dalam membentuk rancangan undang-undang dibandingkan dengan DPD, sedangkan DPD hanya membentuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah;

2. Persetujuan terhadap rancangan undang-undang, DPR mempunyai peran persetujuan atas rancangan undang-undang dengan pemerintah. Sedangakan DPD tidak mempunyai peran persetujuan terhadap rancangan undang-undang hanya menyampaikan rancangan tersebut;

3. Pembahasan rancangan undang-undang, DPR lebih banyak berperan pembahasannya hingga persetujuan rancangan undang-undang tersebut. Sedangkan DPD hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pembahasan rancangan undang-undang baik RUU terkait daerah, APBN,  pajak, pendidikan, dan agama;

4. Sedangkan pengawasan terhadap jalannya undang-undang, DPR lebih leluasa terhadap pengawasannya dibandingkan dengan DPD, bahwa DPD hanya sebatas pengawasan terhadap jalannya undang-undang yang berkaitan dengan daerah.

Jadi, telah jelas bahwa sistem parlemen di indonesia mengarah pada sistem semi dua kamar (soft-bicameral), bentuk sistem ini merupakan pembelajaran kehidupan ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945. Pendapat-pendapat terhadap sistem parlemen bikameral di indonesia belum mencerminkan adanya prinsip chek and balance terhadap kekuasaan politik. adapun pendapat didasari dengan kajian, adalah sebagai berikut:
Keberadaan DPD sebagi lembaga legislatif belum lagi mencerminkan sistem bikameral yag selama ini didambakan oleh negara Indonesia. Hal ini terlihat dari otoritas dan peran DPD yang tidak seimbang dengan DPR. DPD diibaratkan hanya sebagai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bukan sebagai lembaga legislatif mendampingi DPR.  Sistem bikameral yang dianut Indonesia hanya setengah hati, maksudnya mencontek sistem bikameral Amerika tetapi hanya sebagian saja;

Ada tiga upaya untuk memposisikan DPD sebagai lembaga penyeimbang bagi DPR demi menuju sistem bikameral yang efektif, yaitu : perubahan konstitusi, konvensi ketatanegaraan dan penguatan institusional. (http://fhuk.unand.ac.id/artikel/13/tinjauan-yuridis-fungsi-tugas-dan-wewenang-dpd-ri-dalam-rangka-menuju-sistem-bikameral-yang-efektif.html)

UUD 1945 memang tidak secara eksplisit menegaskan sistem kamar yang digunakan dalam lembaga parlemen kita, apakah menganut bikameral atau unikameral. Namun, menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie paham bikameral sudah secara tegas diadopsi dalam Naskah Perubahan Ketiga UUD 1945, terutama yang menyangkut hubungan antara DPR dan DPD, serta tugas dan kewenangan masing-masing lembaga (Asshiddiqie, 2005: 171). Dalam dataran teoritis, sistem bikameral adalah sistem badan legislatif yang terdiri dari dua kamar, dengan rujukan utamanya adalah yang digunakan di Amerika Serikat (Budiardjo, 2003: 180) (http://politik.kompasiana.com/2013/01/04/-jerryindrawan-twitter-facebook-rss-home-about-reposisi-peran-dpd-ri-sebagai-pintu-masuk-amandemen-kelima-uud-1945-522251.html)

C. KESIMPULAN

Sistem parlemen indonesia sepenuhnya belum tercerminkan pada prinsip chek and balance khususnya permasalahan pada kekuasaan peran legislatif, akan tetapi keterwakilan daerah di tingkat pusat telah terlaksanakan walaupun lembaga representatif ini masih lemah dari sisi kekuasaan terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, dibutuhkan kajian yang mendalam peran DPD terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat khusunya dalam bidang kedaerahan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat daerah. Sebenarnya rakyat indonesia membutuhkan parlemen yang benar-benar dalam menyaring aspirasi masyarakat agar kebijakan-kebijakan yang putuskan berdampak signifikan. jadi, indikasi-indikasi  lembaga representatif daerah sebagai penentu kebijakan publik maka lembaga tersebut haruslah menjadi lembaga yang sama-sama memberikan keputusan atau persetujuan yang mutlak bersama (DPD dengan Pemerintah atau DPD dengan DPR) atas regulasi menyangkut kedaerahan, bukan sebagai pertimbangan dan akhirnya keputusan itu tetap ada pada lembaga yang notabene-nya unsur-unsur politik.


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: